Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy menilai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini sedang diuji sebagai seorang pemimpin.

Apabila ia bisa melalui konflik partai Demokrat, maka ia bisa diperhitungkan dalam Pemilu Presiden 2024.

"Kan AHY sudah mendeklarasikan dirinya untuk ikut dalam pertarungan calon presiden RI di 2024. Nah, Salah satu ukurannya adalah apakah bisa melewati badai Partai Demokrat hari ini," kata dia, saat dihubungi, Minggu, (7/3/2021).

Menurut mantan Sekjen PKB tersebut, AHY harus menancapkan pengaruhnya lebih dalam ke konstituten agar bisa melewati konflik partai.

Baca juga: Andi Mallarangeng Minta Penjelasan Istana Soal Moeldoko, KSP: Jangan Sedikit-sedikit Seret Jokowi

Seperti yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada masa Orde Baru.

"Jangan cengeng, bangun kepercayaan konstituenmu. Kalau menuduh KLB Medan ada campur tangan penguasa, lawan dengan menancapkan pengaruh ke konstituen lebih dalam lagi," kata dia.

Menurut Lukman yang sulit sekrang ini adalah merawat konstituen. Oleh karenanya dalam menghadapi polemik di partai Demokrat, AHY sebagai Ketua Umum seharus memperkuat pengaruhnya.

Sama halnya menurut Lukman bagi Moledoko.

Baca juga: AHY Dengar Kesaksian 34 Pimpinan DPD Partai Demokrat yang Tolak KLB Sumatera Utara

Menurutnya kualitas kepemimpinan mantan Panglima TNI tersebut juga sedang diuji dalam polemik partai Demokrat.

Strategi Moeldoko yang masuk polemik Demokrat dapat menjadi indikator dalam Pilpres nanti.

"Saya setuju langkah politik Moeldoko yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinannya akan teruji, seberapa hebat anda mengatur strategi memenangkan peperangan ini," katanya.

Lukman menyarankan Moeldoko untuk tidak mundur dalam pertarungan di partai Demokrat meski menuai kontroversi.

Menurut dia, namanya pro kontra ada yang mendukung sekaligus ada yang menghujat.

"Pak Moeldoko, saya pernah menyatakan di media bahwa masuk partai politik, menjadi pengurus bahkan ketua umum sebuah partai politik adalah pekerjaan halal dan baik, serta dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini," katanya.

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Taufiqqurahman: Lonceng Kematian Demokrasi Telah Dimulai

Menurut Lukman desakan kepada Moeldoko untuk mundur dari Kepala Staf Presiden tidak berdasar.

Moeldoko menurutnya tinggal menjelaskan kepada Presiden bahwa keterlibatannya dalam kekisruhan Partai Demokrat konstitusional.

"Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada," pungkasnya.