TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro selama 14 hari terhitung sejak 9-22 Maret 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan pembatasan di PPKM mikro jilid ketiga ini hampir sama dengan periode sebelumnya.

Bedanya, selama 14 hari ke depan, fasilitas umum yang semula dihentikan kini mulai diizinkan dibuka.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Skala Mikro hingga 22 Maret 2021

"Kebijakan pembatasan kegiatan dalam rangka PPKM mikro tersebut semuanya sama, kecuali untuk fasilitas umum. Yang umum mulai diizinkan untuk dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (8/3/2021).

Airlangga menyebut, pembukaan fasilitas umum ini nantinya akan diatur melalui peraturan masing-masing wilayah, baik Peraturan Kepala Daerah (Perkada) maupun Peraturan Daerah (Perda).

"Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas," ujarnya.

Baca juga: PPKM Mikro Sukses Turunkan Kasus Covid-19

Adapun dalam PPKM mikro periode sebelumnya, ada sejumlah aturan pembatasan yang dibuat pemerintah.

Pembatasan itu misalnya perkantoran menerapkan 50 persen work from home (WFH), kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara daring (online), pusat perbelanjaan atau mal beroperasi sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan.

Lalu, di restoran diperbolehkan makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen dan layanan pesan antar diperbolehkan.

Kemudian, tempat ibadah maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan, kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan, dan sektor esensial beroperasi 100 persen juga dengan protokol kesehatan.

Selama PPKM mikro, kata Airlangga, daerah akan memperkuat pelaksanaan 3T yakni testing, tracing, dan treatment.

Tracing atau penelusuran dilakukan secara intensif di desa/kelurahan dengan bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah dididik sebagai tracer oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara, treatment dapat berupa isolasi mandiri, isolasi terpusat, ataupun perawatan yang dikoordinasikan oleh pos penanganan Covid-19 tingkat desa/kelurahan.

"PPKM mikro juga dibarengi dengan pemberian bantuan yaitu bantuan beras 20 kilogtam per rumah yang di isolasi mandiri selama 14 hari dan bantuan masker kain sesuai dengan standar," terang Airlangga.

Selain diperpanjang, cakupan PPKM mikro juga akan diperluas.

PPKM mikro jilid ke-3 tidak hanya meliputi 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali, tetapi juga Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Airlangga menyebut, cakupan PPKM mikro diperluas karena adanya kenaikan kasus Covid-19 yang cukup signifikan di 3 provinsi tersebut.

Diharapkan, perluasan kebijakan ini dapat menekan laju penularan virus corona di wilayah yang mengalami peningkatan kasus.

Untuk menindaklanjuti keputusan ini para kepala daerah akan menerbitkan aturan di wilayah masing-masing.

"Dan ini beberapa daerah termasuk daerah yang baru yaitu Kalimantan Timur sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 2 tahun 2021, Sumatera Utara (menerbitkan) Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2021," kata Airlangga.