Menilik Lahan Rumah DP 0 Rupiah yang Diduga Pengadaannya Dikorupsi, Ini Kata RT dan RW Setempat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP Rp 0 Pemprov DKI Jakarta.
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program rumah DP 0 Rupiah Pemprov DKI Jakarta.
pengadaan tanahnya bermasalah di antaranya di Kelurahan Munjul dan Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Lokasi ini berbeda dengan rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap yang pembangunannya diresmikan pada 12 Desember 2019 lalu dan ditarget rampung pada tahun 2021.
Di Kelurahan Pondok Ranggon, lahan yang diduga digunakan untuk program rumah DP Rp 0 tapi pengadaannya bermasalah berada di Jalan Sapi Perah, RT 05/RW 05.
Ketua RW 05 Kelurahan Pondok Ranggon Saumin mengatakan kabar lahan tersebut digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 mencuat pada Senin (8/3/2021).
Bersamaan dengan kabar KPK menetapkan Dirut PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dan dua orang lainnya jadi tersangka kasus ini.
"Ya pas muncul di media saja kalau lahan ini untuk rumah DP Rp 0. Padahal saya dan Ketua RT 05 sama sekali enggak tahu. Enggak ada pemberitahuan resmi dari pemerintah," kata Saumin di Jakarta Timur, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Anak Buah Anies Jadi Tersangka di KPK, Program Rumah DP 0 Rupiah Terus Dikebut
Dia membenarkan bila lahan yang berada di RT 05, tepatnya di Jalan Sapi Perah, Gang Asri I memang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Munjul.
Luas wilayah lahan di RT 05 dengan di wilayah Kelurahan Munjul tersebut berkisar 4.000 meter persegi sebagaimana kabar lahan yang disebut bermasalah.
"Hanya sepengetahuan saya dari dulu sampai sekarang lahan itu punya yayasan, bukan pemerintah. Sekitar akhir tahun 1980 dibeli sama yayasan, dulunya mau dibangun RS, tapi enggak jadi," ujarnya.
Status tanah yang sepengetahuannya milik satu yayasan ini membuat Saumin heran dengan kabar lahan digunakan untuk pembangunan rumah DP Rp 0.
Pasalnya masalah pembelian lahan dipastikan harus melalui otoritas kepengurusan RT/RW setempat, dalam hal ini Saumin selaku Ketua RW 05.
Baca juga: Program DP 0 Rupiah, DPRD DKI Benarkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya Tersangka di KPK,Anies Bereaksi
Terlebih pengadaan lahan untuk pembangunan rumah DP Rp 0 dikabarkan terjadi tahun 2019 atau saat Saumin masih menjabat sebagai Ketua RW 05.
