Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

UU Pemilu

PKS Kritik Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021

Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU

PKS Kritik Pencabutan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021
DPR RI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyayangkan pencabutan RUU tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2021.

Pertama, kondisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diametral berpotensi melemahkan kesatuan NKRI dan kerukunan masyarakat.

Menurutnya, sistem Presidential Treshold dengan ambang batas tinggi terbukti tidak sesuai dengan original intent atau maksud asli dari UUD 1945.

Baca juga: Baleg Bersama Pemerintah Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021

Sebab, sistem ini menghalangi kesempatan kita untuk memilih kader terbaik bangsa karena pada akhirnya kontestasi terbatas pada 2 paslon semata,” paparnya.

"Konsekuensinya, pembelahan sosial rentan terjadi. Bahkan, nuansa ketegangan itu masih bisa kita rasakan sampai sekarang sebagai ekses dari Pemilu 2019 silam.

Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan mendasar terhadap sistem pemilu eksisting melalui revisi karena secara sosiologis sangat tidak sehat untuk memelihara iklim kerukunan bangsa," kata Bukhori melalui keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Kedua, Bukhori memandang sistem pemilu juga turut menentukan desain kepemimpinan nasional.

Baca juga: Tutup Rampinas, Airlangga Tegaskan Golkar Tolak Revisi UU Pemilu 

Dia menjelaskan, penurunan presidential treshold melalui revisi UU Pemilu akan membuka ruang lebih luas untuk melahirkan banyak pemimpin segar.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas