Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPU Usul Anggaran Pemilu Serentak 2024 Sebesar Rp86 Triliun 

Dalam rapat itu, Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun. 

KPU Usul Anggaran Pemilu Serentak 2024 Sebesar Rp86 Triliun 
Kompas.com/PRIYOMBODO
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (15/3).

Dalam rapat itu, Plt Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan anggaran pemilu serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun. 

"Usulan anggaran KPU untuk Pemilu 2024, totalnya ada Rp86 triliun," ujar Ilham, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Sidang Sengketa Pilbup Sabu Raijua, MK Minta KPU Uraikan Proses Verifikasi dan Tahapan Pemilihan

Hanya saja Ilham menegaskan anggaran yang diusulkan itu termasuk dari pagu KPU yang diterima pada tahun 2021 sebesar Rp8,4 triliun. 

Dia lantas merinci anggaran yang diusulkan tiap tahunnya setelah tahun 2021. Untuk 2022 sebesar Rp 13,2 triliun, tahun 2023 Rp 24,9 triliun, tahun 2024 Rp 36,5 triliun, dan terakhir tahun 2025 Rp 3 triliun. 

"Jadi totalnya Rp86 triliun," jelas Ilham. 

Selain itu, Ilham mengatakan perkiraan kebutuhan anggaran pemilihan serentak tahun 2024, jika mengacu ke UU Pilkada, maka unsur anggaran untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah Rp 26,2 triliun, dan berdasar dari sumber APBD tahun 2023 dan 2024.

Baca juga: Kode Inisiatif Sesalkan DPR Cabut RUU Pemilu dari Daftar Prolegnas Prioritas 2021

Akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi, KPU daerah menginginkan agar anggaran pemilihan menggunakan APBN. Sebab, jelas Ilham, hal ini untuk mencegah telatnya pencairan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

"Kemarin kami sudah melakukan evaluasi anggaran. Jadi ada keinginan dari semua KPU provinsi maupun kabupaten/kota agar anggaran pemilihan tidak lagi bersumber dari APBD, tapi juga bersumber dari APBN," ungkap dia.

"Kenapa begitu? Pertama, tidak adanya keserentakan persetujuan dan pencairan NPHD. Pengalaman 2020, di pemda tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair," imbuhnya.

Alasan lain yang melatarbelakangi usulan itu adalah tidak samanya besar anggaran tiap daerah. Karenanya Ilham meminta dukungan Komisi II DPR dan pemerintah agar menyetujui anggaran itu dengan harapan KPU dapat mempersiapkan semua tahapan pemilu sedini mungkin.

"Kemudian tidak adanya kesamaan besar anggaran antar daerah, tahapan Pemilu 2024 akan dilaksanakan di tengah tahapan Pemilu 2024, sehingga faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pemilihan di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak," kata Ilham. 

"Kami mohon dukungan Komisi II DPR dan pemerintah terkait anggaran pemilu 2024, sehingga bisa jadi dasar kami untuk menyiapkan tahapan pemilu dan pemilihan 2024," tandasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas