Pimpinan DPD RI Ajak Pelaku UMKM Perbaiki Strategi Pasca Pandemi Covid-19
Nono Sampono menyerukan kepada pelaku usaha agar memperbaiki strategi usahanya menuju tatanan ekonomi baru pascapandemi nantinya.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan sektor UMKM yang menjadi mata pencaharian bagi 62 juta jiwa di Indonesia harus mulai bersiap untuk bangkit setelah vaksinasi dijalankan pemerintah.
Nono Sampono menyerukan kepada pelaku usaha agar memperbaiki strategi usahanya menuju tatanan ekonomi baru pascapandemi nantinya.
"Saat ini proses vaksinasi Covid-19 sudah mulai dijalankan. Hal ini menjadi pintu untuk meninggalkan era pandemi," ujar Nono, dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).
Baca juga: BSI Incar Pembiayaan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
"Selain itu, Presiden Jokowi sudah menggalakkan kampanye Aku Cinta Produk Indonesia untuk membangun sentimen pasar lokal," imbuhnya.
Menurut Nono, beberapa strategi perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi UMKM. Yakni protokol kesehatan ketat, penundaan pembayaran utang atau kredit, bantuan keuangan, dan kebijakan struktural.
Sementara strategi jangka panjang fokus pada pengenalan dan penggunaan teknologi digital bagi UMKM. Sekaligus persiapan memasuki era Industri 4.0.
Baca juga: PP UMKM Membuka Peluang Lebih Besar Bagi Kaum Milenial untuk Mengembangkan Koperasi Inovatif
Baca juga: Guru Besar UI Soroti Pentingnya Kolaborasi Lembaga Keuangan Tingkatkan Bisnis UMKM & Ultra Mikro
Untuk itu, Nono Sampono menuturkan, UMKM dapat bergabung dengan marketplace dan menyesuaikan metode penjualan menjadi bukan konvensional lagi.
“UMKM perlu memperbaiki strategi dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan timnya. Sementara strategi jangka panjang difokuskan pada pengenalan dan pemanfaatan teknologi digital,” kata dia.
Di sisi lain pelaku UMKM membutuhkan peranan dari pemerintah. Dengan banyaknya insentif dari pemerintah, pelaku UMKM bisa memanfaatkan hal tersebut mulai dari mengakses permodalan hingga restrukturisasi pinjaman.
Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp186,81 triliun untuk dukungan kepada UMKM dan korporasi dalam program PEN 2021. Dana itu akan dikucurkan untuk subsidi bunga UMKM sebesar Rp31,95 triliun dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp17,34 triliun.
Lalu, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 8,51 triliun serta penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp 58,76 triliun. Kemudian, penempatan dana pemerintah sebesar Rp 66,99 triliun dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.
Tak hanya pemerintah, Nono Sampono juga mengajak pihak swasta untuk turut memainkan peran besar dalam mendorong pelaku UMKM untuk kembali bangkit, kuat, dan mandiri.
"Sudah saatnya, perusahaan-perusahaan besar, turun tangan membantu bisnis-bisnis kecil menavigasi roda ekonomi pasca pandemi," tandasnya.