Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KSPI akan Lakukan Aksi Jika Menaker Tetapkan THR 2021 Bisa Dicicil

Buruh berharap pembayaran THR harus secara langsung atau tidak dicicil karena pemerintah menyebut, ekonomi Indonesia sudah mulai membaik.

KSPI akan Lakukan Aksi Jika Menaker Tetapkan THR 2021 Bisa Dicicil
net
Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR) 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, pihaknya akan melakukan aksi jika Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah tidak menanggapi permintaan pihaknya.

Ungkapan itu dia utarakan saat merespon terkait adanya kemungkinan tunjangan hari raya (THR) 2021 bisa dicicil, seperti halnya tahun lalu.

Kata Iqbal, KSPI beserta para buruh berharap pembayaran THR harus secara langsung atau tidak dicicil karena pemerintah menyebut, ekonomi Indonesia sudah mulai membaik.

"Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100% maka daya beli buruh makin terpukul di tengah pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar, terlebih bantuan subsidi upah sudah di stop oleh pemerintah," kata Iqbal dalam keterangan resminya, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Soal THR 2021 Bisa Dicicil atau Tidak, Kemenaker Masih Siapkan Aturan

Tidak hanya itu, kata dia pengaruh dari diberhentikannya bantuan subsidi upah oleh pemerintah digadang akan membuat konsumsi semakin menurun.

Apalagi kalau nantinya THR yang diharapkan para buruh untuk meningkatkan daya beli harus dicicil penerimaannya.

"Akibatnya konsumsi juga akan semakin menurun, dan dihantam lagi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok jelang puasa dan lebaran," tegas Iqbal.

Untuk itu katanya, harus ada keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan buruh dan pengusaha.

Dirinya beranggapan, pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi dan keringanan pajak dari pemerintah, maka secara bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar penuh.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas