Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Menko PMK Minta Keluarga Stunting Masuk Prioritas PKH

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy minta anak penderita stunting dimasukan ke program bansos.

Menko PMK Minta Keluarga Stunting Masuk Prioritas PKH
SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
PENCEGAHAN STUNTING - Seorang ibu membaca brosur kesehatan yang disediakan dalam pemeriksaan Balita rutin satu bulan sekali di Taman Posyandu Delima, RW 03 Kelurahan Madyopuro, Kota Malang, Kamis (19/12/2019). Setelah sukses mengoptimalisasikan Posyandu Balita untuk menurunkan angka stunting di Kota Malang dari 22 persen ke 17,8 persen, Pemkot Malang berencana mengembangkan Posyandu Remaja untuk edukasi reproduksi dan upaya hidup sehat sejak remaja. Dengan edukasi dan pemahaman kesehatan yang tersosialisasikan secara luas, Pemkot Malang optimis dapat menekan angka stunting di Kota Malang. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan masih banyak keluarga dengan anak penderita stunting tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Sehingga, Muhadjir meminta agar anak dengan penderita stunting ini dimasukan ke program bansos.

"Karena itu, saya sarankan semuanya, keluarga bayi yang stunting harus mendapatkan bansos entah itu BPNT ataupun PKH," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Menko PMK Minta Data Stunting di Daerah Tidak Disulap 

Muhadjir mengatakan untuk memastikan keluarga stunting mendapatkan bansos yaitu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, data keluarga stunting akan dimasukkan dalam DTKS.

"Nanti saya akan memberitahu Kementerian Sosial usulan-usulan dari bawah, keluarga yang penderita stunting itu untuk diprioritaskan (masuk DTKS dan menerima PKH)," tutur Muhadjir.

Baca juga: Aman B Pulungan : Stunting Anak Tidak Hanya Sekadar Masalah Nutrisi 

Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan penanganan stunting menjadi tanggung jawab Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Secara teknis di lapangan tetap perlu koordinasi lintas sektoral.

"Ini penting karena berkaitan dengan masa depan pembangunan Indonesia. Pada 20-30 tahun mendatang, mereka yang anak kecil ini  yang menentukan. Kalau sampai anak stunting, ini yang bahaya," pungkas Muhadjir. 

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas