Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Aktivis KAMI Ditangkap

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang Lanjutan Terdakwa Jumhur Hidayat Siang ini

Sidang perkara penyebar berita bohong dengan terdakwa Jumhur Hidayat kembali digelar, agendanya mendengarkan keterangan saksi fakta dari JPU.

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang Lanjutan Terdakwa Jumhur Hidayat Siang ini
tribunnews.com, Danang Triatmojo
sidang Jumhur 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali menggelar sidang lanjutan perkara penyebar berita bohong dengan terdakwa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat, hari ini Kamis (18/3/2021).

Sidang lanjutan perkara berita bohong terkait cuitan Jumhur soal UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut rencananya akan digelar pukul 10.30 WIB.

"Agenda sidang Jumhur pemeriksaan saksi fakta dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), kemungkinan mulai nya pukul 10.30," kata Kuasa Hukum Jumhur Hidayat, Oky Wiratama saat dikonfirmasi, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Jumhur Sebut Omnibus Law Jadikan Indonesia Bangsa Kuli, Ini Kata Saksi dari Kemenaker

Kata Oky, pada pemeriksaan saksi hari ini, pihak dari JPU berencana untuk menghadirkan tiga orang saksi fakta.

Kendati demikian, hal tersebut belum dapat dipastikan apakah ketiganya bisa dihadirkan atau tidak.

"Saat sidang kemarin, jaksa bilang akan mengusahakan tiga saksi hadir hari ini, tapi nanti kami lihat saja berapa yang benar-benar hadir," ungkapnya.

Baca juga: Tidak Paham UU Cipta Kerja, Jumhur Hidayat Curiga Saksi di Persidangan Merupakan Orang Bayaran

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Jumhur Hidayat menyebarkan berita bohong dan membuat keonaran lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, terkait Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Jaksa menilai cuitan Jumhur ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dalam hal ini golongan pengusaha dan buruh.

Akibat dari cuitannya itu, timbul polemik di tengah masyarakat terhadap produk hukum pemerintah.

Sehingga berdampak pada terjadinya rangkaian aksi unjuk rasa yang dimulai pada 8 Oktober 2020, hingga berakhir rusuh.

Sidang pemeriksaan saksi fakta atas terdakwa Jumhur Hidayat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/3/2021).
Sidang pemeriksaan saksi fakta atas terdakwa Jumhur Hidayat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/3/2021). (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

Melalui akun Twitter @jumhurhidayat, ia mengunggah kalimat "Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah".

Kemudian pada 7 Oktober 2020, Jumhur kembali mengunggah cuitan yang mirip-mirip berisi "UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTOR dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BEERADAB ya seperti di bawa ini".

Atas perbuatannya, Jumhur didakwa dengan dua dakwaan alternatif.

Pertama, Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Ikuti kami di
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas