TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J. Kardinal meyakini kebijakan pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton pada tahun ini semata-mata untuk memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga di masa pandemi ini. 

Dia menegaskan, impor dilakukan mengingat stok cadangan beras Bulog saat ini sudah menipis.

“Sekarang itu stok Bulog makin tipis. Stoknya saja tinggal 800 ribu ton. Itupun ditopang oleh beras impor tahun 2018 lalu,” tegas Robert di Jakarta, Kamis (19/3/2021).

Baca juga: Buwas Curhat, Bulog Kehilangan Pangsa Pasar dari Dihentikannya Program Rastra

Dia menegaskan, stok Bulog yang ada saja saat ini menyisakan 800 ribu ton.

Sementara banyak gudang Bulog yang ada justru disewakan. 

Karena itu dia menganggap aneh kalau tiba-tiba Bulog meminta pemerintah melakukan review kebijakan impor beras yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang juga dihadiri oleh Bulog.

“Bulog katanya mau tingkatin serapan gabahnya, lah ini Januari-Maret 2021 saja serapannya cuma 70940 ton.  Ini dua bulan bekerja, masa serapannya cuma 70 ribuan ton,” katanya.

Karena itu, Robert sangsi Bulog bisa memaksimalkan serapannya hingga April ini untuk memenuhi beras cadangan pemerintah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwsa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) maksimal 2 juta ton. 

Baca juga: Bulog Tolak Impor Beras, Ini Kata Pengamat Pertanian

Menurutnya, impor beras tidak akan terjadi seandainya gudang Bulog penuh dengan beras petani.

“Gudang-gudang Bulog saja itu banyak yang kosong juga kok. Malah banyak yang disewakan,” jelas Robert.

Kalau pun impor beras ini dilakukan, sambung politisi senior Golkar ini, tidak mungkin sekaligus mendatangkan 1 juta ton. 

Tapi dilakukan secara bertahap. 

Di satu sisi, Bulog bisa memaksimalkan tugasnya memaksimalkan serapan gabah petani sebagai cadangan beras pemerintah.

“Sekarang saja tingkat penyerapan gabahnya sangat rendah. Bulog ini katanya menargetkan Maret-April menyerap gabah petani 300 ribu ton, itu dalam tempo sebulan yak. Lah yang Januari-Maret saja cuma 70 ribuan ton. Jangan masalah pangan itu dibuat politik dan main-main karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas eks Ketua Fraksi GOlkar ini. 

Baca juga: PSI Pertanyakan Kebijakan Mendag Impor Besar 1 Juta Ton