TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, memilih bungkam saat ditanya tentang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Saat ditanyai, Moeldoko sedang kunjungan kerja di Bali untuk menggelar rapat reforma agraria pada Kamis (18/3/2021) lalu.

Setelah rapat kunjungan kerja reforma agraria, Moeldoko tidak menanggapi pertanyaan awak media saat sesi wawancara.

Baca juga: Pasca-KLB, Ini Upaya Kubu Moeldoko Gusur AHY: Gugat Ganti Rugi Rp 55 M hingga Daftar ke Kemenkumham

Baca juga: Jhoni Allen Ungkap Alasan Moeldoko Dipilih Jadi Ketum Demokrat versi KLB: Karena Kapasitasnya

Wartawan saat itu bertanya tentang keyakinannya untuk kepengurusan Partai Demokrat versi KLB bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Ia tak mau berkomentar soal KLB yang mendaulatnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Moeldoko hanya mau menjawab terkait kunjungan kerjanya di Bali.

"Enggak ada, enggak ada. Hanya bicara konflik agraria, enggak ada lagi," ujarnya, dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV.

Kemenkumham Masih Teliti Berkas Demokrat versi KLB

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, mengungkapkan, saat ini pihaknya masih meneliti berkas dari hasil KLB Partai Demokrat.

Yasonna menyebut, hasil KLB Demokrat telah didaftarkan sejak dua hari yang lalu.

"Permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB. Dua hari lalu penyerahan dan sekarang dalam tahap penelitian berkas," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Gejolak di Partai Demokrat Dinilai Jadi Momentum Tingkatkan Elektabilitas AHY

Baca juga: Bela Demokrat Kubu AHY, Gerindra DKI Sindir Bambang Widjojanto dapat Gaji dari Uang Rakyat

Baca juga: Ahmad Syaikhu: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Membuat Demokrasi Semakin Mundur

Pihaknya juga akan memeriksa surat dan berkas yang diberikan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jadi kita teliti, jadi nanti apabila tidak lengkap kita beri waktu untuk melengkapinya."

"Ini belum lengkap ini, segera dilengkapi. Kalau mereka tidak bisa melengkapi misalnya kalau bisa melengkapi lain lagi cerita," jelasnya.

Demokrat Kubu Moeldoko Minta Tak Tuduh Pemerintah

Partai Demokrat kubu Moeldoko minta pemerintah tak dituduh terlibat dalam konflik Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Demokrat versi KLB Deli Serdang, Muhammad Rahmad.

Pihaknya menyayangkan tuduhan yang tak mendasar kepada pemerintah soal konflik internal partai tersebut.

"Kami sangat menyesalkan selama ini adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada pemerintah kita oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh pemerintah terlibat di dalam konflik internal Partai Demokrat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

"Kami sangat menyayangkan itu, dan kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi pihak yang membawa-bawa pemerintah ke konflik internal partai," jelasnya.

Muhammad Rahmad menyampaikan, sudah ada aturan untuk menyelesaikan konflik internal di partai politik.

"Aturan cara menyelesaikan konflik internal partai sudah ada pakemnya," tegas dia.

Baca juga: Jhoni Allen Tuntut Ganti Rugi Rp 55,8 Miliar, Demokrat: Kami Tak Gentar Sama Sekali

Baca juga: Pengamat: Jika Benar Tudingan Kubu KLB Soal AD/ART Demokrat 2020, Itu Akan Rawan Digugat

Baca juga: Pengamat Soroti AD/ART Demokrat 2020 Yang Dinilai Ada Cacat Prosedur dan Substansi

(Tribunnews.com/Nuryanti/Chaerul Umam)

Berita lain terkait Gejolak di Partai Demokrat