Kunjungan ke Bali, Moeldoko Bungkam saat Ditanya soal KLB Partai Demokrat
Moeldoko memilih bungkam saat ditanya tentang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
Penulis: Nuryanti
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, memilih bungkam saat ditanya tentang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
Saat ditanyai, Moeldoko sedang kunjungan kerja di Bali untuk menggelar rapat reforma agraria pada Kamis (18/3/2021) lalu.
Setelah rapat kunjungan kerja reforma agraria, Moeldoko tidak menanggapi pertanyaan awak media saat sesi wawancara.
Baca juga: Pasca-KLB, Ini Upaya Kubu Moeldoko Gusur AHY: Gugat Ganti Rugi Rp 55 M hingga Daftar ke Kemenkumham
Baca juga: Jhoni Allen Ungkap Alasan Moeldoko Dipilih Jadi Ketum Demokrat versi KLB: Karena Kapasitasnya
Wartawan saat itu bertanya tentang keyakinannya untuk kepengurusan Partai Demokrat versi KLB bisa disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Ia tak mau berkomentar soal KLB yang mendaulatnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Moeldoko hanya mau menjawab terkait kunjungan kerjanya di Bali.
"Enggak ada, enggak ada. Hanya bicara konflik agraria, enggak ada lagi," ujarnya, dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV.
Kemenkumham Masih Teliti Berkas Demokrat versi KLB
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, mengungkapkan, saat ini pihaknya masih meneliti berkas dari hasil KLB Partai Demokrat.
Yasonna menyebut, hasil KLB Demokrat telah didaftarkan sejak dua hari yang lalu.
"Permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB. Dua hari lalu penyerahan dan sekarang dalam tahap penelitian berkas," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Baca juga: Gejolak di Partai Demokrat Dinilai Jadi Momentum Tingkatkan Elektabilitas AHY
Baca juga: Bela Demokrat Kubu AHY, Gerindra DKI Sindir Bambang Widjojanto dapat Gaji dari Uang Rakyat
Baca juga: Ahmad Syaikhu: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Membuat Demokrasi Semakin Mundur
Pihaknya juga akan memeriksa surat dan berkas yang diberikan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jadi kita teliti, jadi nanti apabila tidak lengkap kita beri waktu untuk melengkapinya."
"Ini belum lengkap ini, segera dilengkapi. Kalau mereka tidak bisa melengkapi misalnya kalau bisa melengkapi lain lagi cerita," jelasnya.