Qatar Investasi 1 Juta Rumah di Jakarta, Pimpinan Komisi V DPR: Jangan Lebihi Permintaan Pasar
Politisi PKB ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kerjasama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta disambut hangat banyak kalangan. Kendati demikian dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.
“Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta Rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang menganggu likuiditas dari pengembang perumahan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).
Baca juga: Prabowo Gaet Investor Qatar Bangun 1 Juta Rumah untuk Rakyat
Untuk diketahui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Qatar akan membangun membangun 1 juta rumah murah dengan bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.
Huda mengatakan rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Menurutnya ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar. “Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya.
Masuknya investor dari Qatar, lanjut Huda akan sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan. “Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” katanya.
Baca juga: Prabowo Saksikan Penandatanganan MoU 1 Juta Unit Rumah dengan Investor Qatar
Politisi PKB ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data yang solid. “Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.