Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Putusan Sengketa Pilgub Kalsel: MK Perintahkan KPU Kalsel Lakukan PSU di 7 Kecamatan

MK juga memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Putusan Sengketa Pilgub Kalsel: MK Perintahkan KPU Kalsel Lakukan PSU di 7 Kecamatan
KOMPAS/PRIYOMBODO
Ilustrasi Pilkada. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konsitusi (MK) memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selaku pihak Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernue Kalsel 2020 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh kecamatan paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.

Dari tujuh kecamatan tersebut, MK memerintahkan KPU Provinsi Kalsel untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di enam kecamatan.

Baca juga: Politikus NasDem Apresiasi Keputusan MK Terkait Sengketa Pilkada Samosir dan Nisel

Enam kecamatan tersebut yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

MK juga memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.

Dua puluh empat TPS tersebut yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.

Baca juga: Sengketa Pilkada Malaka, MK Diminta Abaikan Keterangan Saksi Hendrikus Bria, Ini Alasannya

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan selanjutnya hasil pelaksanaan PSU tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalsel tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020 bertanggal 18 Desember 2020.

Hal tersebut sebagaimana amar putusan dalam pokok perkara yang diucapkan Anwar dalam sidang pengucapan putusan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI pada Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Mantan Hakim MK Sebut Paslon Suara Terbanyak Kedua Bisa Menang dalam Pilkada

"Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah," lanjut Anwar.

Selain itu MK juga menyatakan batal Surat Keputusan KPU Provinsi Kalsel tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020 bertanggal 18 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di kecamatan-kecamatan tersebut.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas