Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen raya, telah menuai penolakan dari berbagai pihak. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyebut, impor beras sebesarnya boleh saja dilakukan pemerintah, tetapi tidak saat berbagai daerah sedang panen raya. 

"Impor itu boleh, tapi ada syaratnya. Misalnya, diprediksikan gagal panen, kemudian untuk cadangan Bulog tanpa merembes ke pasar. Jadi untuk cadangan Bulog saja, jika dibutuhkan untuk operasi pasar," kata Rusli saat dihubungi, beberapa hari lalu. 

Baca juga: Kementan Dorong Petani Tabanan Manfaatkan Alsintan untuk Panen

Baca juga: Usul Ridwan Kamil untuk Menunda Impor Beras Dapat Dukungan, Pemerintah Diminta Dengarkan Aspirasi

Menurutnya, pemerintah terbilang tega dengan petani karena menyampaikan impor beras saat panen raya, yang akhirnya menekan harga gabah. 

"Kenapa ada narasi rencana impor dari pemerintah saat panen? Ini kan membuat harga gabah turun, dan bisa dimanfaatkan pencari rente," papar Rusli. 

"Seharusnya pemerintah sadar diri, kenapa udah tahu kalau ada narasi impor beras di tengah panen, harga gabah akan jatuh. Kenapa bicara impor meskipun baru rencana," sambungnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono menyebut rencana impor beras telah melukai dan menyakiti petani. 

Akibat adanya rencana impor, kata Budisatrio, harga gabah dikalangan petani turun drastis, dan di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). 

Di Blora, kata Budisatrio, harga gabah hanya Rp3.300 per kilo gram (kg), di Kendal Rp 3.600 per kg, dan Ngawi senilai Rp3.400 per kg. 

"Padahal besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag 24/2020 yaitu untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg," tutur Budisatrio. 

Sementara, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengaku, tidak mengusulkan impor beras pada tahun ini.

Rencana impor, kata Buwas, muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

“Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” ucap Buwas. 

Saat rapat dengan Komisi IV DPR, Buwas menyampaikan, permintaan impor beras sebanyak 1 juta ton belum tentu dilaksanakan oleh pihaknya.

"Walaupun kami mendapatkan tugas untuk impor 1 juta, belum tentu kami laksanakan," ucap Buwas. 

Setelah ramai adanya penolakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan, tidak ada impor beras pada masa panen raya. 

Ia menyebut, rencana impor 1 juta ton beras bukan untuk menghancurkan harga beras petani.

"Saya jamin tidak ada impor saat panen raya. Dan hari ini tidak ada beras impor yang menghancurkan harga petani, karena memang belum ada yang di impor," kata Lutfi