TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dukungan APBD bagi pembangunan perpustakaan daerah dalam meningkatkan literasi dan kegemaran membaca pada tahun 2020 hanya berkisar 0,22 persen di tahun 2020.

Staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Suhajar Diantoro mengatakan alokasi ini turun dibanding alokasi di tahun 2018 yang sebesar 0,27.

 “Tahun ini kita dalam situasi pandemi, jadi mungkin mengalami relokasi. Jadi kami bisa maklum,” Suhajar Diantoro pada Rapat kordinasi nasional bidang perpustakaan tahun 2021 secara virtual, Senin (22/3/2021).

Penganggaran tertinggi yakni di DKI Jakarta dengan Rp 152,87 miliar untuk mendukung keberlangsungan perpustakaan di tahun 2020, disusul Jabar dengan anggaran Rp 72 miliar dan Jogjakarta dengan Rp 60 miliar.

Namun alokasi penganggaran perpustakaan tertinggi jatuh pada Provinsi Sulawesi Barat dengan penganggaran 1 persen dari total APBD.

Suhajar mengatakan peran pemerintah daerah (Pemda) sangat penting untuk mendorong budaya literasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Gelar Rakornas, Perpusnas Kuatkan Peran Perpustakaan Tingkatkan Budaya Literasi

“Dukungan penuh dari APBD dan peningkatan kualitas SDM mutlak diperlukan,” kata Suharjo.

Indonesia sendiri menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang di rilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019.

Padahal pemahaman literasi sangat penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pemahaman literasi yang rendah, menyebabkan bangsa Indonesia menjadi rendah daya saingnya, semakin rendah indeks pembangunan SDM-nya, semakin rendah inovasinya, semakin rendah income perkapitanya, hingga semakin rendah rasio gizinya.

Itu semua akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Indonesia itu sendiri.

Suharjo mengatakan Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan bagi kepala daerah untuk semakin memperhatikan persoalan perpustakaan.

Masyarakat juga diminta untuk mendorong Pemerintah Daerah menyediakan perpustakaan dengan fasilitas yang memadai dan berdaya saing.

Misalnya dengan menerapkan teknologi dan inovasi terkini.

Perpustakaan daerah juga bisa menggandeng atau berkolaborasi dengan berbagai instansi lain, misalnya dengan kedutaan asing atau lembaga kebudayaan.

Serta meningkatkan atensi dan eksistensi keberadaan perpustakaan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan literasi masyarakat di masing-masing daerah.

“Peran partisipasi daerah harus didukung masyarakat. Masyarakat harus menuntut jika belum ada perpustakaan di daerahnya,” kata Suharjo.