TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI diharapkan mampu menegakkan etika yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. 

"Penerapan dan penegakan etika anggota dewan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Saya berharap seminar nasional ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial semata," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya secara vitual. 

Hal tersebut disampaikan Puan di acara "Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI: Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik" di Birawa Assembly Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/3/2021). 

Puan menyebutkan, pada dasarnya setiap parpol telah memiliki kode etiknya masing masing dan oleh karenanya MKD DPR RI  tidak bisa berjalan sendiri dalam menegakkan etika anggota dewan yang juga merupakan kader partai politik. 

"MKD harus bersama dengan pihak lainnya dengan berbagai elemen termasuk dengan parpol. Karena pada dasarnya setiap parpol memiliki kaderisasi yang di dalamnnya mengenai kewarganegaraan dan kode etik," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu pula, Puan menyampaikan, agar MKD DPR mampu melakukan pengawasan sejak dini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota dewan. 

"MKD harus bisa mengawasi dan menjaga kehormatan dewan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan itu bisa dilakukan dengan membuatkan komitmen dengan partai politik juga," tuturnya.

Baca juga: Tim Kajian UU ITE Terima Masukan dari DPR dan MPR untuk Revisi Beberapa Pasal

Sementara itu, Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy menyebutkan, MKD DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan penegakan etika pejabat publik.

Dalam hal ini, MKD DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, maka dilakukan seminar sinergi penegakan etika kelembagaan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui peran partai politik.

"Acara seminar nasional oleh MKD hari ini sejatinya upaya dari MKD untuk bersinergi, karena tugas dari MKD sangat berat, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait. Prinsipnya seminar ini adalah wujud dari komitmen untuk meningkatkan etika di tengah lembaga legislatif. Kegiatan ini adalah ikhtiar kami dalam meningkatkan fungsi MKD dan martabat atau keluhuran dari anggota DPR," jelasnya. 

Aboe Bakar menuturkan, pada kekuasaan parlemen yang modern, terdapat kesadaran bersama mengenai perlunya kelembagaan etik parlemen yang independen dan profesional guna menjaga wibawa parlemen yang ditunjukkan oleh anggota parlemen.

Karenanya diperlukan lembaga yang mengambil peran mengawasi dan menjaga harkat dan martabat dari lembaga parlemen semakin dibutuhkan. Disinilah posisi strategis MKD DPR RI dalam mengawal marwah kelembagaan. 

Menyadari peran yang sangat penting tersebut, lanjut Aboe Bakar, MKD DPR RI tentunya tidak dapat bekerja sendirian.

Karenanya MKD DPR RI melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kerja sama penguatan, sehingga diharapkan MKD DPR RI akan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.