Amerika Serikat (AS) mengeluarkan sanksi terbarunya, Senin (23/3/2021).

Seperti dilansir Reuters, Senin (23/3/2021), Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta penguasa Myanmar, termasuk kepala polisi, dan elite operasi khusus militer terkait dengan penindasan mematikan terhadap para demonstran anti  kudeta.

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mem-blacklist elite junta militer dan beberapa perusahaan milik militer, tetapi militer menolak untuk mengubah arah dan semakin menggunakan kekerasan terhadap demonstran anti-kudeta, yang sudah menewaskan lebih dari 250 orang sejauh ini.

"Tindakan hari ini mengirimkan sinyal kuat bahwa kami akan menindaklanjuti janji kami untuk terus mengambil tindakan terhadap pemimpin kudeta dan mereka yang melakukan kekerasan," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Tindakan AS datang setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi pada  Senin pada 11 orang yang terkait dengan kudeta 1 Februari  di Myanmar.

Tindakan Departenmen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Than Hlaing, seorang perwira militer yang ditunjuk untuk memimpin kepolisian setelah kudeta, dan Letnan Jenderal Aung Soe, seorang komandan operasi khusus yang bertanggung jawab atas tindakan keras dan brutal aparat keamanan.

Langkah itu pada dasarnya membekukan aset AS dari mereka yang masuk daftar hitam dan umumnya menghalangi warga Amerika berurusan dengan mereka.

Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada Divisi Infanteri Cahaya ke-77 angkatan darat dan Divisi Infanteri Cahaya ke-33, yang telah dikerahkan untuk menangani demonstrasi anti-kudeta di kota terbesar, Yangon, dan kota kedua Mandalay.

"Rekaman video menunjukkan pasukan keamanan mengendarai truk pickup sementara tampaknya tanpa pandang bulu menembakkan peluru tajam ke berbagai arah, termasuk ke rumah-rumah warga," kata Departemen Keuangan tentang tindakan keras aparat keamanan Muyanmar.(Reuters)