TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi tetap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kavling C1.

Hal ini sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan Tinggi Jakarta terkait penahanan pada tingkat banding terhadap terdakwa Nurhadi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Nurhadi tetap ditahan selama 30 hari ke depan yaitu sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021.

"Saat ini tim JPU (jaksa penuntut umum) telah menerima penetapan ketua Pengadilan Tinggi Jakarta terkait penahanan pada tingkat banding terhdap terdakwa Nurhadi untuk 30 hari kedepan yaitu sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021. Tempat penahanan tetap dilakukan di Rutan Cabang KPK," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: KPK Periksa Anak Nurhadi dan Pegawai Kemenpan RB di Kasus Perintangan Penyidikan

Ali mengatakan hingga saat ini JPU KPK belum menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pengadilan tingkat I terhadap Nurhadi.

"Setelah menerima salinan putusan lengkap, tim JPU akan segera menyusun memori bandingnya," katanya.

Sebelumnya, Nurhadi mengajukan pemindahan rumah tahanan ke majelis hakim tingkat banding.

Diketahui, saat ini Nurhadi ditahan di Rutan Cabang KPK Kavling C1.

Nurhadi memohon pemindahan rutan lantaran alasan kesehatan dan sudah berusia lanjut.

"Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, terdakwa Nurhadi mengajukan permohonan kepada pengadilan Tinggi Jakarta agar pindah rumah tahanan dari Rutan cabang KPK ke Rutan Polres Jakarta Selatan dengan alasan kesehatan dan sudah usia lanjut," kata Ali, Minggu (21/3/2021).

KPK pun meminta agar majelis hakim tingkat banding untuk menolak permohonan Nurhadi.

Menurut Ali, permohonan Nurhadi berlebihan.

Hal itu lantaran KPK memiliki dokter klinik yang siap untuk memeriksa kesehatan tahanannya kapanpun.

Ali juga menegaskan bahwa hak seluruh tahanan KPK selalu dipenuhi, apalagi yang menyangkut kesehatan.