Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melarang kegiatan mudik Lebaran pada tahun ini.

Keputusan ini diambil setelah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir rapat mengutarakan bahwa setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50 persen baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif Covid-19.

Bahkan dampak dari kenaikan kasus pada masa libur Natal dan tahun baru lalu, jumlah kasus aktif Covid-19 sampai saat ini masih terus meningkat.

Budi juga mengungkapkan peningkatan kasus Covid-19 di dunia dalam beberapa waktu terakhir. Dirinya menyinggung soal varian baru virus corona dari Inggris yang dikenal sebagai B117.

Baca juga: Sembuh dari Covid-19, Shin Tae-yong Kembali ke Korea Besok untuk Hindari Stres

Baca juga: Ketua PBNU Dukung Kebijakan Larangan Mudik Tahun 2021

"Di seluruh dunia kita tahu dalam minggu-minggu terakhir (kasus aktif) naik kembali. Banyak teori mengenai ini tapi saya belum berani bilang yang pasti, tapi ini karena adanya varian terbaru yang dari London. Indonesia baru masuk di bulan Januari dan sampai saat ini kita belum tahu berapa persen," ujar Budi melalui keterangan resmi dari Kemenko PMK, Jumat (26/3/2021).

Menurut Budi sebaiknya Pemerintah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah melonjaknya kasus.

Keputusan pencegahan yang diambil oleh Pemerintah adalah melakukan peniadaan mudik pada tahun ini.

Baca juga: Aturan Larangan Mudik Tahun Ini, Berlaku 12 Hari Mulai 6-17 Mei 2021, Cuti Bersama Tetap Berlaku

"Tapi baiknya kita antisipasi jangan sampai kejadian di kita (jumlah kasus naik lagi)," ucap Budi.

Dalam rapat tersebut, Budi mengungkapkan total kasus aktif Covid-19 kini berjumlah 130 ribu dengan 80 persen diantaranya tidak ke rumah sakit (RS) sedangkan 20 persen ke RS, 5 persen masuk ruang ICU (Intensive Care Unit) dan sekitar 2 persen meninggal.

Persoalan lain, menurut Menkes, kebutuhan RS dari 130 ribu kasus aktif itu mencapai 26 ribu atau sekitar 20 persen dan apabila jumlah kasus aktif meningkat lagi maka dipastikan kebutuhan RS juga akan semakin banyak.

Guna mengantisipasi terjadinya kebocoran terhadap penerapan larangan mudik, Kemenkes akan menyiapkan posko layanan kesehatan di jalur mudik.

Selain memastikan ketersediaan obat-obatan dan APD di RS, Puskesmas, dan fasilitas layanan kesehatan juga bekerja sama TNI/Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat pengamanan hingga tingkat RT/ RW.