Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko, mengaku tidak memberitahu istri dan keluarganya saat menerima tawaran menjadi pimpinan tertinggi pada partai berlambang mercy itu.

Diketahui, KLB Partai Demokrat digelar, Jumat (5/3/2021) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil," kata Moeldoko melalui postingan instagram miliknya dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Untuk Memimpin Demokrat

Moeldoko mengatakan, dirinya merupakan tipikal orang yang berani mengambil risiko.

Dia juga meyakini keputusannya menerima tawaran menjadi Ketua Umum Partai Demokrat adalah hal yang benar.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yamg saya miliki maka saya tidak mau membebani presiden. Untuk itu jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," ujarnya.

Bicara soal panglima dan komandan lapangan

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko berbicara soal panglima dan komandan lapangan saat berpidato di depan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diinisiasi Jhoni Allen Marbun Cs.

Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Setelah terpilih, Moeldoko yang datang ke hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) malam diberikan kesempatan berpidato.

Moeldoko dalam kesempatan tersebut sempat menyinggung soal kemampuan kepemimpinan dalam mengelola sebuah organisasi.

Baca juga: Berpidato Pakai Jas Partai Demokrat, Moeldoko: KLB Ini Konstitusional

"Kalau saya berbicara tentang leadership kekuatan seorang panglima ada di pundak komandan-komandan lapangan seperti kalian, semuanya," kata Moeldoko dalam pidatonya dilansir dari livefacebook tribunmedan, Jumat (5/3/2021).

Menurutnya seorang panglima tidak akan ada artinya bila tidak memilik prajurit yang tangguh.

Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa memberikan energi yang luar biasa kepada bawahannya.

"Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh dan jangan lupa seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan kekuatan kepada komandan-komandan bawahannya itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya," ujarnya.

Dalam akhir sambutannya, Moeldoko pun berterima kasih kepada peserta KLB yang sudah memilihnya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Baca juga: Moeldoko Berpidato, Sebut KLB Partai Demokrat Konstitusional & sesuai AD/ART

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian sudah meminta saya untuk jadi ketua umum Demokrat. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih, itu saya terima," katanya.

Respons SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (5/3/2021).

SBY pun menyebut Partai Demokrat dan bangsa Indonesia berkabung atas digelarnya KLB tersebut. Bahkan, SBY menyebut keadilan telah mati.

Hal itu disampaikan SBY mengawali pidatonya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang juga disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021) malam.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY.

SBY juga menyebut KLB Demokrat yang digelar dan menetapkan Moeldoko sebagai ketum Demokrat tidak sah alias abal-abal.

Baca juga: SBY: Saya Malu karena Dulu Telah Memberikan Jabatan kepada Moeldoko

"Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut, KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketum Partai Demokrat," ucap SBY.

Mantan Presiden ke-6 RI ini juga nenyebut KLB yang digelar di Sumut itu mendongkel dan merebut kursi Ketum PD yang telah disahkan pemerintah.

"Mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah," jelas SBY.

Melecehkan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mengungkap hal yang sama dengan SBY.

AHY menyebut penunjukan Moeldoko yang tidak memiliki KTA Partai Demokrat telah melecehkan prinsip yang selama ini dianut partai.

"Mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, yang jelas-jelas tidak punya KTA, tapi langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta jadi ketua umum. Tentu ini melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini," kata AHY saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/3/2021) sore.

Baca juga: Pengamat: KLB Demokrat Diduga Upaya Membelah Partai Oposisi

AHY meyakini Moeldoko berusaha merebut tongkat kuasa Partai Demokrat dari tangannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi.

"Demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tahu sampai sejauh mana itu ia akan lakukan," ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY juga menyinggung kesediaan Moeldoko untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Baca juga: Sikapi KLB, AHY: Kami Lawan Karena Kami Punya Hak dan Kewajiban Jaga Kedaulatan Partai Demokrat

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri," ujar AHY.

Karena itu AHY menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat sudah ada sejak awal.

"Memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih Partai Demorkat yang sah dengan inkonstitusional," ujar putra sulung SBY itu.

Baca juga: AHY Klaim 93 Persen Pemilik Suara Sah Partai Demokrat Tidak Ikut KLB Deliserdang

AHY berujar sikap yang ditunjukkan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat tidak layak ditiru, dan bukan merupakan sikap ksatria.

"Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan perilaku sikap yang dapat dicontoh dengan baik," kata AHY.