TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang nantinya memberikan nilai tambah pada peningkatan keekonomian.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok negeri, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang konstruksi pun meningkat. SDM yang dibutuhkan adalah yang siap kerja, terampil, dan kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat profesi.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kemen-PUPR, Nicodemus Daud mengungkapkan, lulusan pendidikan tinggi vokasi berpeluang besar untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang infrastruktur.

“Kebutuhan akan SDM bidang infrastruktur tidak akan pernah habis, setiap tahun selalu butuh. Maka dari itu, penandatanganan skema sertifikasi Kemendikbud dengan BNSP ini adalah langkah luar biasa untuk menyiapkan anak-anak memasuki dunia kerja dan memiliki daya saing,” tuturnya kala menjadi pembahas pada rangkaian acara Penandatanganan Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Vokasi, belum lama ini.

Pada acara tersebut, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dan Ketua BNSP, Kunjung Masehat menandatangani 149 skema sertifikasi nasional bagi mahasiswa vokasi di lima bidang, yakni konstruksi, permesinan, hospitality, ekonomi kreatif, dan care service.

Dokumen skema sertifikasi tersebut, ucap Nico, harus menjadi living document karena ke depan akan terjadi perubahan-perubahan pada kebutuhan kompetensi.

“Selama ini sering kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi dari kegiatan ini ke depan kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan sehingga mendapat skema yang baik. Kita pastikan lulusan vokasi punya sertifikat yang berguna bagi peningkatan daya saing bangsa,” sebut Nico.

Di sisi lain, Kementerian PUPR selama ini juga mengembangkan 50 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai upaya merespons Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kolaborasi yang saat ini terjalin dengan pendidikan vokasi dan industri, KKNI baru ini ke depan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan skema sertifikasi di bidang konstruksi.

Kementerian PUPR juga membuka peluang magang bagi mahasiswa vokasi sejak tahun 2019. Program magang ini juga dilakukan oleh BUMN melalui Program Magang Bersertifikat.

Direktur Eksekutif Forum Human Capital Indonesia (FHCI), Sofyan Rohidi menjelaskan, program yang digagas sejak tahun 2018 tersebut sudah diikuti oleh 22 ribu mahasiswa, di mana sekira 3.000 di antaranya merupakan mahasiswa vokasi.

“Program magang bersertifikat dilakukan selama enam bulan, dan untuk mengikuti program mahasiswa harus off dulu dari studinya. Program ini turut mendukung Program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar,” kata Sofyan.

Menanggapi pernyataan Sofyan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto mengajak BUMN untuk berpartisipasi dalam mewujudkan link and match dari awal proses pembelajaran. Magang, kata Wikan, merupakan poin keempat dari total delapan paket link and match (8+i) yang digagas oleh Ditjen Pendidikan Vokasi.

“Harapan kami poin satu sampai tiga juga dilakukan. Kami ajak BUMN untuk ikut dari depan, yakni poin pertama membuat kurikulum, kedua project based learning, ketiga peningkatan dosen/expert dari industri, baru kemudian magang dan sertifikasi kompetensi,” terang Wikan.

Sementara poin berikutnya adalah guru/dosen yang mendapat pelatihan DUDI, pengembangan riset terapan, serta komitmen serapan lulusan oleh DUDI. (*)