TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menolak hasil KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko. Terkait hal itu muncul desakan dari beberapa pihak agar Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (ATLAS), Miartiko Gea, mengatakan objektivitas pemerintah Joko Widodo dalam kisruh internal Partai Demokrat jelas tergambar dari penolakan pemerintah untuk mensahkan Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko.

Baca juga: Setelah Keputusan Kemenkumham ke Hasil KLB Demokrat: Pesan AHY, Ibas hingga Reaksi Kubu Moeldoko

“Jejak digitalnya masih jelas, gampang dilacak. AHY, baik sendiri-sendiri atau melalui BW pernah menuding pemerintah, menyatakan ikut campur tangan, memecah belah partai politik, dan sebagainya dan sebagainya. Buktinya, ngapain harus campur tangan dan memecah belah kalau ujung-ujungnya menolak mengesahkan? Itu artinya jelas, pemerintah tidak pernah mencampuri urusan internal partai,” kata Miartiko dalam keterangannya, Kamis (1/4/2021).

Menurut Miartiko sudah sepantasnya bila keduanya meminta maaf kepada pemerintah. Apalagi, baginya, di zaman sekarang hal itu gampang sekali dilakukan, antara lain, dengan cara sederhana seperti melansir pernyataan pers melalui konferensi pers virtual.

Desakan juga datang dari Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Lewat keterangan resmi, Rabu (31/3/2021), ia menilai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah semestinya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Tepatnya setelah pemerintah tidak mengesahkan Partai Demokrat versi Moeldoko.

Baca juga: Hasil KLB Demokrat Ditolak Pemerintah, Kubu Moeldoko: Kami Lawan di PTUN

"Setelah menyebut presiden terlibat, seharusnya mereka meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi," ujarnya.

Sebagai anak muda yang memimpin partai, AHY, kata Noel, harus bersikap gentleman.

AHY harus berani tampil di depan publik meminta maaf atas pernyataan anak buahnya yang menuding pemerintah terlibat dalam konflik partai berlambang mercy itu.

"AHY juga pimpinan partai, harus berani bertanggung jawab atas penyataan-pernyataan dari anak buahnya," tutur Noel.

Tolak minta maaf

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra menegaskan pihaknya tidak akan meminta maaf.

Menurut Herzaky, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Jokowi terlibat langsung dalam kisruh Partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko.

"Kami tidak pernah menuduh Bapak Presiden terlibat. Silakan dicek kembali seluruh pernyataan Ketua Umum AHY. Termasuk pernyataan Sekjen, dan saya selaku Kepala Bakomstra, juru bicara resmi Partai Demokrat. Kami tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden," kata Herzaky, kepada wartawan, hari ini.

Puji pemerintah