POPULER NASIONAL Video Terduga Teroris di Mabes Polri Ditembak Mati | Pemerintah Tolak KLB Demokrat
Simak berita populer nasional hari ini. Serangan teroris di Mabes Polri hingga pemerintah menolak hasil KLB Demokrat.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Pada Rabu (31/3/2021), seorang terduga teroris menyerang Mabes Polri.
Aksi pelaku berinisial ZA berhasil dilumpuhkan setelah sempat terjadi baku tembak.
Sementara itu, pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Dirangkum Tribunnews, berikut ini berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Video Terduga Teroris Ditembak Mati
Seorang terduga teroris tewas dalam baku tembak dengan polisi di Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta.
Lokasi baku tembak itu dilaporkan dekat dengan akses menuju ruang kerja Kapolri.
Dalam video yang beredar terdengar suara tembakan terdengar di Mabes Polri, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Sosok ZA, Terduga Teroris yang Serang Mabes Polri, Dikenal Pendiam dan Masih Lajang
Baca juga: Terduga Teroris yang Serang Mabes Polri Bawa Map Kuning saat Lakukan Aksinya, Berisikan Amplop
Orang tak dikenal ditembak dan jatuh dalam baku tembak di halaman depan Gedung Utama Mabes Polri
Pelaku melepas tembakan sebelum ditembak dan jatuh.
Penjagaan keamanan Mabes Polri langsung diperketat setelah insiden yang terjadi Rabu sore.
Polisi belum memberi keterangan resmi mengenai insiden tersebut.
Sejumlah wartawan yang meliput di lingkungan Mabes Polri sempat diminta menjauh sesaat setelah terjadi tembak menembak.
2. Profil Abdullah Hehamahua
Atribut FPI ditemukan di salah satu rumah terduga teroris di Jakarta dan Bekasi, saat polisi melakukan penggrebekan pada Senin (29/3/2021) kemarin.
Menanggapi penemuan tersebut, Tokoh TP3, Abdullah Hehamahua, menilai bahwa itu hanyalah sebuah operasi intelijen.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai beraudiensi dengan Fraksi PKS DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
Baca juga: Mabes Polri Diserang Terduga Teroris, Pengamat: Istana Presiden Harus Antisipasi
Baca juga: Sosok Pria Bermobil yang Disebut Antar Terduga Teroris Serang Mabes Polri Masih Misterius
"Semua itu adalah operasi intelijen," kata Abdullah.
Abdullah menyebut, temuan atribut FPI di kediaman terduga teroris hanyalah upaya rekayasa untuk mengalihkan perhatian terhadap kematian 6 anggota FPI.
"Itu adalah operasi intelijen untuk mengalihkan perhatian terhadap TP3, mengalihkan perhatian terhadap HRS (Rizieq Shihab), maka ada bom."
"Coba Anda perhatikan bom pagi, siang ditangkap. 6 orang dibunuh (anggota FPI) sudah berapa bulan tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu bukti operasi intelijen," ujarnya.
Lantas, siapakah Abdullah Hehamahua ini?
3. Pesan AHY dan Ibas setelah Kemenkumham Menolak Hasil KLB Demokrat
Pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang ditolak karena kurang lengkapnya persyaratan.
Setelahnya, berbagai fakta pun terungkap, mulai dari sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Gagal Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ditawari Bikin Parpol Baru
Baca juga: Tak Disahkan Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko: Bukti Tak Ada Intervensi dari Pemerintah
Hingga pernyataan Marzuki Alie menyikapi keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Selebihnya fakta-fakta setelah permohonan pengesahan KLB Demokrat telah dirangkum Tribunnews.com dalam berita ini:
4. Pemerintah Menolak Hasil KLB Demokrat
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan dengan telah keluarnya keputusan Pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi negara telah selesai.
"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, (selainnya itu) berada di luar urusan pemerintah," kata Mahfud saat mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam penyampaikan hasil verifikasi pemerintah atas permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021).
Mahfud mengatakan, penyampaikan keputusan pemerintah ini merupakan murni persoalan hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga membantah penyampaikan hasil verifikasi dari pemerintah terlambat.
Hal ini karena hasil verifikasi itu disampaikan dua minggu setelah penyerahan dan perbaikan berkas.
"Begitu mereka melapor, dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu."
Baca juga: Hasil KLB Demokrat Ditolak, Kubu Moeldoko Tahu Akan Kalah dan Siap Melawan di Pengadilan
Baca juga: Pemerintah Tolak Kubu Moeldoko, Pengamat: Popularitas dan Elektabilitas Demokrat Akan Meningkat
"Perseis setelah seminggu kita umumkan. Itu tidak terlambat, sudah sanget cepat. Karena bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian di hukum adminsitrasi," terangnya.
5. Terduga Teroris Unggah Bendera ISIS sebelum Serang Mabes Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perempuan tersangka terduga teroris berinisial ZA yang menyerang Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/3/2021) sore, berideologi ISIS.
"Yang bersangkutan tersangka berideologi radikal ISIS yang dibuktikan postingan yang bersangkutan di media sosial," ujar Kapolri dalam keterangan persnya.
Menurut Kapolri, tersangka teroris itu memiliki instagram yang baru dibuat dan memposting bendera ISIS 21 jam lalu.
"Dimana di dalamnya (postingan) ada bendera ISIS dan ada tulisan bagaimana perjuangan jihad," kata dia.
Dari penggeledahan di rumah bersangkutan, menurut Kapolri, polisi juga menemukan surat wasiat.
"Ada juga kata-kata di WA (WhatsApp) grup keluarga yang bersangkutan akan pamit," ujar Kapolri.
Kapolri mengatakan tersangka merupakan mantan mahasiswa di salah satu kampus dan dikeluarkan (drop out) dari kampus tersebut pada semester 5.
Kapolri juga sudah memerintahkan Kepala Densus 88 Antiteror Polri untuk mendalami dan mengusut tuntas kemungkinan ada kelompok jaringan terkait aksi tersangka.
(Tribunnews.com)
