Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus BLBI

SP3 Kasus BLBI, BW: Dampak Paling Negatif Revisi UU KPK

Ia heran mengapa pimpinan KPK saat ini terkesan tak melakukan apa pun, padahal kasus BLBI terindikasi merugikan negara Rp4,5 triliun.

SP3 Kasus BLBI, BW: Dampak Paling Negatif Revisi UU KPK
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Pimpinan KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) menyatakan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan dampak negatif pengesahan revisi UU KPK.

"SP3 dari pimpinan KPK (era Firli Bahuri) dapat menjadi bukti tak terbantahkan dampak paling negatif dari revisi UU KPK yang disahkan di periode Presiden Jokowi," kata BW dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

BW menyangka, dengan revisi UU KPK yang berujung pada penyetopan kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Sjamsul Nursalim ini, untuk menutup-nutupi sesuatu.

Baca juga: Respons KPK Sikapi Rencana MAKI Gugat SP3 Kasus BLBI

"Secara tidak langsung, SP3 ini bisa muncul sinyalemen, apakah revisi UU KPK salah satu tujuan utamanya adalah utk 'menutup' kasus BLBI sehingga dapat 'membebaskan' pelaku yang harusnya bertanggung jawab?" katanya.

"Ada pertanyaan dan perdebatan reflektif bisa diajukan, apakah tanggung jawab hukum KPK dibidang penindakan dengan segala kewenangan yang melekat padanya menjadi berhenti bila salah satu penyelenggara negara dinyatakan lepas dari MA (Mahkamah Agung)?" imbuhnya.

BW lantas mempertanyakan usaha KPK untuk terus mengusut kasus BLBI.

Ia heran mengapa pimpinan KPK saat ini terkesan tak melakukan apa pun, padahal kasus BLBI terindikasi merugikan negara Rp4,5 triliun.

Baca juga: KPK SP3 Kasus BLBI, Busyro Muqqodas Singgung Presiden Jokowi dan Revisi UU

"Ada kerugian negara sebanyak Rp4,56 triliun akibat tindakan Sjamsul Nursalin tapi KPK belum lakukan 'the best thing' yang seharusnya dilakukan, bahkan terkesan 'to do nothing' dengan kerugian sebesar itu," kata BW.

"Janji pimpinan KPK terdahulu, untuk lakukan upaya hukum biasa dan luar biasa serta terus mengusut kerugian keuangan negara, seolah digadaikan oleh pimpinan KPK saat ini," tukasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas