Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021 di Hotel Pullman Bandung, Senin (5/4/2021).

Menteri Trenggono mengingatkan seluruh jajarannya untuk membawa semangat KKP Rebound. 

"Saya ingin membawa KKP ini rebound agar sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan," pintanya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga menyampaikan kembali langkah terobosan dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan. 

Terdapat tiga program terobosan KKP pada tahun 2021 hingga tahun 2024. 

Baca juga: BNPB Terjunkan 2 Helikopter Evakuasi Korban Luka dan Kelompok Rentan di Larantuka

"Tiga program yang menjadi prioritas kita hingga tahun 2024 adalah peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Lalu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal," jelas Trenggono. 

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap laut tahun 2019 sebesar 6,98 juta ton, maka masih terbuka peluang pemanfaatan sebesar 3,05 juta ton dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya ikan. 

Menteri Trenggono mengatakan peningkatan tata kelola perikanan tangkap akan dibarengi dengan perbaikan tatacara pemungutan PNPB yang semula dilakukan dengan cara pra produksi menjadi pasca produksi. 

"Diharapkan dengan skema baru itu sektor perikanan tangkap kita ditargetkan akan mampu memberikan kontribusi PNBP kepada negara yang diperkirakan sebesar Rp. 12 triliun pada tahun 2024," terang Menteri Trenggono. 

Selanjutnya, kontribusi PNBP itu pada akhirnya disiapkan untuk dimanfaatkan kembali demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan. 

"Yang dimaksud nelayan disini adalah baik nelayan tradisional maupun nelayan ABK, hal itu berupa pemberian Asuransi Kesehatan, Kecelakaan dan Jaminan Hari Tua, Pembangunan Kampung Nelayan Maju, Bantuan Sarana dan Diversifikasi Usaha, dan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Perikanan, dan lain sebagainya," jelas Menteri Trenggono. 

Dalam rangka mencapai target peningkatan PNBP, Menteri Trenggono menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan bersama-sama Pemerintah Daerah antara lain mnyelesaikan regulasi dengan melakukan revisi PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP dan mempercepat penyelesaian turunan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 27 Tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.