Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kasus Djoko Tjandra

Djoko Tjandra Sudah Divonis, ICW Minta KPK Tak Tinggal Diam

Peneliti ICW Kurnia Ramadana meminta KPK tidak hanya menjadi penonton dalam penanganan skandal Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra Sudah Divonis, ICW Minta KPK Tak Tinggal Diam
Tribunnews/Irwan Rismawan
Terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan permufakatan jahat, Djoko Tjandra menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2021). Djoko Tjandra alias Joko Sugiarto Tjandra dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara serta denda Rp 100 juta subsider enam bulan penjara atas perkara pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan suap penghapusan red notice. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan pidana penjara terhadap Djoko Tjandra lantaran terbukti menyuap mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kabiro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo untuk mengurus penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selain itu, Djoko Tjandra juga terbukti memberikan suap kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari melalui pengusaha Andi Irfan Jaya terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

Baca juga: Perbandingan Vonis 6 Terdakwa Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Paling Berat

Peneliti ICW Kurnia Ramadana meminta KPK tidak hanya menjadi penonton dalam penanganan skandal Djoko Tjandra.

KPK sudah saatnya mengusut pihak-pihak lain yang belum diusut oleh Kejaksaan atau Kepolisian, seperti pihak yang berada di balik Pinangki Sirna Malasari sehingga bisa bertemu dan menawarkan bantuan kepada Djoko Tjandra.

Hal itu penting, lantaran ICW masih meyakini terdapat oknum-oknum lain yang belum tersentuh oleh Kejaksaan maupun Kepolisian.

"Berdasarkan itu, ICW mengingatkan kepada KPK agar tidak hanya diam dan menonton penanganan perkara ini," kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Diketahui, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) telah menyampaikan sejumlah dokumen terkait sosok 'King Maker' dan sejumlah inisial lain seperti 'Bapakku' dan 'Bapakmu' yang diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

Dalam putusan terhadap Pinangki, Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan sosok King Maker benar adanya dan dibuktikan dengan percakapan antara Pinangki, advokat Anita Kolopaking, dan saksi Rahmat.

King Maker diduga terkait dengan Action Plan pengurusan fatwa MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi atas putusan PK perkara korupsi cessie Bank Bali.

Namun, proses persidangan tidak mampu mengungkap sosok tersebut.

KPK sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Supervisi skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareksrim Polri dan Kejagung.

Akan tetapi, ICW mencurigai surat perintah supervisi tersebut hanya sekadar formalitas belaka.

"Sebab, sampai saat ini praktis tidak ada hal konkret yang dilakukan KPK terhadap perkara Joko Tjandra," kata Kurnia. 

Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas