TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar menyebut rencana aksi lembaga/kementerian 2021 yang merupakan bentuk sinergisitas antar lembaga/kementerian merupakan upaya menghadirkan negara dalam upaya nyata penanggulangan terorisme.

"Negara harus hadir dalam upaya penanggulangan terorisme. Kehadiran negara dapat meminimalisir masuknya paham radikalisme dan intoleransi pada masyarakat Indonesia," ujar Boy saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/4).

Disampaikan Boy, dalam Rapat Koordinasi dalam Rangka Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 di Hotel Pullman Jakarta pada Kamis (8/4/2021).

Boy menjelaskan, kehadiran negara dalam menanggulangi terorisme dapat dilaksanakan dalam bentuk sinergisitas dan rencana aksi kementerian/lembaga pemerintah yang dikordinasikan oleh BNPT.

"Terorisme ini musuh negara yang nyata. Untuk itu seluruh sumber daya harus diberdayakan dalam menghadapi terorisme," jelasnya.

Boy menyebut dalam penanggulangan terorisme, BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada bantuan sekaligus dukungan dalam menanggulangi terorisme.

Baca juga: Jokowi: Aksi Terorisme Muncul dari Cara Pandang yang Salah Terhadap Nilai Luhur Agama

"Sinergisitas ini seperti vitamin tambahan dalam penanggulangan terorisme. Kalau rencana aksi  ini bisa dijalankan dengan simultan, InsyaAllah bisa meminimalisir terorisme di Indonesia," katanya.

Sementara itu, mewakili Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), Deputi V Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM, Irjen Pol Armed Wijaya menjelaskan sinergisitas lembaga/kementerian sangat penting dalam menanggulangi terorisme.

"Dalam menanggulangi masalah terorisme, harus ada upaya yang sistematis, terstruktur dan masif dari BNPT dan seluruh kementerian/lembaga," ujarnya.