TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat toleransi di Indonesia. 

Sejumlah kebijakan yang diambil, menurut Ismail, memiliki dampak yang kongkret dalam mencegah intoleransi.

"Setidaknya di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kami mencatat inisiatif-inisiatif yang lebih kongkrit dibandingkan dengan periode kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya," ujar Ismail dalam webinar yang digelar Setara Institute, Kamis (8/4/2021).

Pembubaran FPI, menurut Ismail, merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak dalam penurunan tingkat intoleransi di Indonesia. 

Ismail mengatakan selama ini FPI merupakan aktor perbuatan yang mengarah kepada aksi intoleransi. 

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Intoleransi Jadi Pemicu Terjadinya Perundungan di Sekolah

"Lalu juga yang berdampak saya kira pembubaran FPI itu ya. Bagaimanapun kemudian memberikan dampak penurunan tingkat intoleransi. Dalam catatan kami FPI menjadi salah satu organisasi yang menjadi aktor intoleransi," ucap Ismail. 

Selain itu, Ismail juga menyebut SKB 3 Menteri terkait ketentuan penggunaan pakaian seragama sekolah merupakan bentuk langkah peningkatan toleransi.

SKB 3 Menteri tersebut, kata Ismail, memberikan kebebasan bagi pelajar untuk menentukan seragam yang digunakan. 

"Tentu implementasinya akan sangat ditentukan oleh Bapak-Bapak Walikota, dan saya kira penting digarisbawahi bahwa ini bukanlah bagian dari apa namanya, yang pasti bahwa kebijakan pembebasan pakaian berparadigma konstitusi dan hak asasi," tutur Ismail.

Kebijakan pemerintah yang menginisiasi pencegahan Perda diskriminatif, menurut Ismail, juga mampu meningkatkan tingkat toleransi. 

"Semua ini sangat berhubungan dengan peran kepala daerah khususnya wali kota, yang saya berharap betul bisa bersama-sama mengawal inisiatif-inisiatif yang sudah diambil oleh pemerintah pusat," pungkas Ismail.