Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Setara Institute: Pembubaran FPI Turunkan Tingkat Intoleransi di Indonesia

Pembubaran FPI, menurut Ismail, merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak dalam penurunan tingkat intoleransi di Indonesia. 

Setara Institute: Pembubaran FPI Turunkan Tingkat Intoleransi di Indonesia
Tangkap Layar kanal YouTube Kompas TV
Ismail Hasni menjelaskan FPI tidak membutuhkan SKT dari Kemendagri perihal perpanjangan izin ormas. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat toleransi di Indonesia. 

Sejumlah kebijakan yang diambil, menurut Ismail, memiliki dampak yang kongkret dalam mencegah intoleransi.

"Setidaknya di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kami mencatat inisiatif-inisiatif yang lebih kongkrit dibandingkan dengan periode kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya," ujar Ismail dalam webinar yang digelar Setara Institute, Kamis (8/4/2021).

Pembubaran FPI, menurut Ismail, merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak dalam penurunan tingkat intoleransi di Indonesia. 

Ismail mengatakan selama ini FPI merupakan aktor perbuatan yang mengarah kepada aksi intoleransi. 

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Intoleransi Jadi Pemicu Terjadinya Perundungan di Sekolah

"Lalu juga yang berdampak saya kira pembubaran FPI itu ya. Bagaimanapun kemudian memberikan dampak penurunan tingkat intoleransi. Dalam catatan kami FPI menjadi salah satu organisasi yang menjadi aktor intoleransi," ucap Ismail. 

Selain itu, Ismail juga menyebut SKB 3 Menteri terkait ketentuan penggunaan pakaian seragama sekolah merupakan bentuk langkah peningkatan toleransi.

SKB 3 Menteri tersebut, kata Ismail, memberikan kebebasan bagi pelajar untuk menentukan seragam yang digunakan. 

"Tentu implementasinya akan sangat ditentukan oleh Bapak-Bapak Walikota, dan saya kira penting digarisbawahi bahwa ini bukanlah bagian dari apa namanya, yang pasti bahwa kebijakan pembebasan pakaian berparadigma konstitusi dan hak asasi," tutur Ismail.

Kebijakan pemerintah yang menginisiasi pencegahan Perda diskriminatif, menurut Ismail, juga mampu meningkatkan tingkat toleransi

"Semua ini sangat berhubungan dengan peran kepala daerah khususnya wali kota, yang saya berharap betul bisa bersama-sama mengawal inisiatif-inisiatif yang sudah diambil oleh pemerintah pusat," pungkas Ismail. 

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas