Forkonas PP DOB Desak Pemerintah Terbitkan PP Penataan Daerah
Forkonas PP DOB mendesak pemerintah untuk membuka moratorium pemekeran daerah secara bertahap.
Editor: Hasanudin Aco
Selama ini beban fiskal sering dijadikan alasan utama untuk menghentikan pembentukan daerah otonomi baru.
“Padahal bisa saja satu DOB bisa berkembang jika didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai meskipun dengan anggaran terbatas,” ujarnya.
Dia mencontohkan pada saat dirinya menjadi Gubernur Gorontalo sebagai daerah otonomi baru hasil pemekaran dari wilayah Pemprov Sulawesi Utara. Saat itu Pemrov Gorontalo hanya mempunyai anggaran Rp325 miliar.
Tingkat kemiskinan mencapai lebih dari 60%.
Namun saat dirinya menyelesaikan tugasnya, APBD Gorontalo naik signifikan dan tingkat kemiskinan turun hingga 17%.
“Jadi bisa saja anggaran awal DOB terbatas tapi jika dikelola dengan tepat dengan pola pikir entrepreneur mind maka wilayah hasil pemekaran bisa saja berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” katanya.
Fadel berharap Forkonas PP DOB bisa menjadi jembatan aspirasi bagi wilayah-wilayah yang ingin memekarkan diri.
Menurutnya Forkonas PP DOB harus siap menjadi think thank untuk mempersiapkan suatu wilayah benar-benar mampu menjadi daerah otonomi baru.
“Saya benar-benar berharap di bawah kepemimpinan adinda Syaiful Huda Forkonas PP DOB bisa memberikan warna tersendiri dalam upaya pembentukan daerah otonomi baru yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
