Legislator Golkar Harap Efektivitas KTT ASEAN untuk Solusi Krisis Politik Myanmar
Rencana pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN diharapkan menjadi upaya yang efektif untuk bisa mendorong solusi terbaik bagi Myanmar.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar masih menjadi perhatian dunia internasional maupun regional di tingkat ASEAN agar segera ditemukan jalan keluar terbaik.
Di tingkat ASEAN, rencana menggelar pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) diharapkan menjadi upaya yang efektif untuk bisa mendorong solusi terbaik bagi Myanmar.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR-RI Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani dalam diskusi daring Hukum Online bertajuk 'Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar', di Jakarta, Jumat (9/4/2021).
"Kita lihat nanti efektivitas pertemuan ini. Tapi setidaknya KTT ini menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi negara-negara anggota ASEAN demi meningkatkan daya dorong untuk menyelesaikan konflik yang ada," kata Christina.
Baca juga: Batasi Gerakan Antikudeta, Junta Militer Myanmar Putus Akses Internet
Dijelaskan Christina, KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN yang fungsinya membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama menyangkut realisasi tujuan ASEAN serta hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara ASEAN.
"Artinya ini adalah upaya yang bisa memastikan agar negara-negara anggota ASEAN tidak hanya berdiam diri menyaksikan apa yang saat ini tengah terjadi di Myanmar. Meski kita juga memahami ada prinsip non interference yang menjadi salah satu prinsip perjalanan ASEAN selama ini," kata Christina.
Baca juga: Inggris Izinkan Duta Besar Myanmar yang Dikudeta untuk Tetap Tinggal
Dalam kaitan itu lanjut dia, KTT ini menjadi strategis dan mendesak untuk segera dilakukan.
"Peran Indonesia dalam hal ini sangat kita harapkan agar KTT ini yang rencananya digelar di Jakarta bisa segera terealisasi. Karena ini memang forum penting yang harus diambil jika kita peduli akan apa yang tengah terjadi. Bahwa kemungkinan terjadi kebuntuan, semisal Myanmar menolak untuk hadir, namun kita memerlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menerobos kebuntuan dan saya berharap hal ini bisa menjadi inisiatif Indonesia," pungkasnya.
--
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.