Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perubahan nomenklatur dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi (Keminves) harus berdampak pada peningkatan kualitas investasi di Indonesia.

Ada tiga  indikator utama untuk mengukur apakah kualitas investasi di Indonesia lebih baik atau tidak, yaitu laju peningkatan ekspor, bertambahnya lapangan kerja baru secara signifikan, dan kesinambungan investasi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).

Selain ketiga indikator tersebut, lanjut Amin, untuk investasi asing juga harus menyertakan adanya transfer teknologi untuk meningkatkan kemampuan anak bangsa dalam penguasaan teknologi dan hilirisasinya.

Baca juga: Pengusaha Harap Kementerian Investasi Tak Sekadar Perubahan Nomenklatur  

"Investasi saat ini dihadapkan pada tingginya biaya investasi hingga lemahnya daya saing kita untuk penyerapan modal investasi maupun pengelolaan di tingkat output," ucapnya.

Inefisiensi tersebut menyebabkan daya saing produk Indonesia lemah bahkan dibandingkan Vietnam dan Filipina.

Hal itu berdampak pada rendahnya nilai ekspor produk industri. Sampai saat ini ekspor kita masih didominasi bahan mentah maupun bahan setengah jadi.

Amin juga menegaskan, seperti dikatakan presiden, bahwa tugas Keminves adalah melipatgandakan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 survei tercatat ada 9,77 juta penganggur dari 138,22 juta orang angkatan kerja. Sebelumnya pada tahun 2019 jumlah pengangguran tercatat 7 juta orang.

Baca juga: Jokowi Gabungkan Kemendikbud-Ristek, Analis Politik: Dua Kementerian Ini Tidak Bisa Dipisah

BKPM mencatat, sepanjang tahun 2020, investasi di Indonesia menyerap 1.156.361 TKI dengan total 153.349 proyek investasi.

"Jika dibandingkan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, maka terdapat jurang cukup lebar antara kebutuhan dan penciptaan lapangan kerja baru," ucapnya.

Amin juga mendorong agar Keminves tidak hanya mengejar investasi jumbo.

Namun juga investasi skala menengah dan kecil namun secara agregat besar. Amin mendesak pemerintah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam layanan dan fasilitas investasi.

"Jangan sampai kemudahan dan layanan premium hanya dinikmati investor tertentu saja. Sementara investasi menengah dan kecil dianaktirikan,” ujarnya.

"Keminves harus menciptakan kesinambungan investasi dengan memperkuat selektivitas jenis investasi yang masuk.

Jangan sampai, investasi yang masuk berdampak buruk pada lingkungan sehingga biaya yang harus ditanggung rakyat Indonesia sangat mahal akibat bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan," pungkasnya.