Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Menteri PAN-RB: Masih Terdapat Banyak Lubang dalam Sistem Anti-Penyuapan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengakui masih terdapat banyak lubang dalam sistem manajemen anti

Menteri PAN-RB: Masih Terdapat Banyak Lubang dalam Sistem Anti-Penyuapan
istimewa
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara dalam Webinar Kompas Talk dan Knowledge Sector Initiative (KSI) secara virtual di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (16/3/2021). / Humas Kementerian PANRB 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengakui masih terdapat banyak lubang dalam sistem manajemen anti-penyuapan.

Meskipun demikian sistem anti penyuapan sudah bisa mencapai angka 96,02 persen.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam paparan capaian strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) 2020, secara virtual dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

“Sistem manajemen anti-penyuapan walaupun di sana –sini masih terdapat lubang-lubang tetapi alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 perse,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Penguatan pemanfaatan basis data dalam bidang perizinan dan tata niaga sudah tinggi di Indonesia sudah cukup tinggi.

Kemudian Tjahjo mengatakan pencegahan korupsi melalui penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Baca juga: Beginilah Cara Kerja Penyuapan Korupsi di Jepang Melibatkan Menteri

Melalui sistem ini menurut dia, sudah mencapai 93,54 persen sepanjang 2020, meskipun masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya.

 “Saya kira capaian sudah cukup tinggi 93, 54 persen tetapi capaian data dan pelaporan online sudah tersedia, lewat berbagai portal yang ada,” jelasnya.

Adapun kendalanya menurut politkus PDI Perjuangan ini, masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Kemenkumham), sehingga  sejumlah korporasi tidak patuh membuat laporan.

“Adapun kendala dan tantangan salah satunya adalah tidak patuhnya korporasi melaporkan ke website yang ada. Itu adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang menjadi pusat permasalahan,” jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas