Soal Perombakan Kabinet, Jokowi Sudah Berembug dengan KH Maruf Amin 

Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik.

Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto , Sabtu (10/4).

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi  sebagai pemegang hak prerogatif.

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden.

Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya.

Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu.

"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," pungkas Hasto.

Pengamat politik Ujang Komarudin yang juga  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)  ini kemudian menyoroti siapa sosok yang nantinya akan memimpin kementerian-kementerian tersebut.

Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya layak menjadi kandidat menteri yang direshuffle.

Dia juga menyebut sosok Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat Kemenristek/Kepala BRIN cocok mengemban posisi Mendikbud.

"Soal siapa yang akan menjadi menterinya hasil peleburan tersebut itu tergantung Jokowi. Namun Nadiem layak diganti, karena banyak kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial," jelas Ujang.

"Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi. Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain," lanjutnya.

Dua hari lalu di Makasssar, Jumat (9/4),  Bambang Brodjonegoro pamit sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) setelah DPR menyetujui usulan pemerintah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).