TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah diajak diskusi Presiden Joko Widodo terkait isu reshuffle kabinet.

Adapun itu usai DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi dalam konfrensi pers secara daring, Senin (12/4) kemarin.

Soal pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan.

"Saya kira memang investasi itu penting ke depan.

Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," sambung Masduki.

Kendati demikian, soal reshuffle, Masduki mengaku belum memperoleh kabar terkini.

Baca juga: Sosok Nadiem Makarim Dinilai Layak Direshuffle setelah Penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek

"Nanti akan ada pembicaraan spesifik antara presiden dan wapres dan kalau semuanya clear baru dibicarakan," lanjutnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.

Hal itu tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4) lalu.

Dasco lantas mengatakan surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek; b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.

Baca juga: Bambang Pamit Sebagai Menristek, Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, Isu Reshuffle Menggema

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet kepada Jokowi.

Hasto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik.

Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto , Sabtu (10/4).

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi  sebagai pemegang hak prerogatif.

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden.

Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya.

Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu.

"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," pungkas Hasto.

Pengamat politik Ujang Komarudin yang juga  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR)  ini kemudian menyoroti siapa sosok yang nantinya akan memimpin kementerian-kementerian tersebut.

Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya layak menjadi kandidat menteri yang direshuffle.

Dia juga menyebut sosok Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat Kemenristek/Kepala BRIN cocok mengemban posisi Mendikbud.

"Soal siapa yang akan menjadi menterinya hasil peleburan tersebut itu tergantung Jokowi. Namun Nadiem layak diganti, karena banyak kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial," jelas Ujang.

"Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi. Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain," lanjutnya.

Dua hari lalu di Makasssar, Jumat (9/4),  Bambang Brodjonegoro pamit sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) setelah DPR menyetujui usulan pemerintah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ucapan pamit itu disampaikan Bambang saat berpidato dalam acara Peresmian 'Science Techno Park' di Universitas Hasanuddin, Makassar.

"Saya ingat, kunjungan daerah pertama saya sebagai Menristek adalah ke Unhas.

Waktu itu saya membuka joint group meeting Indonesia-Prancis dalam bidang penelitian, didampingi ibu rektor.

Hari ini mungkin akan jadi kunjungan terakhir saya ke daerah sebagai Menristek karena sesuai hasil sidang paripurna DPR tadi, Kemenristek akan dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Bambang.(tribun network/reza deni/ditya/mam)