Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dinamika internal melalui isu Munas Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari sejumlah kader di daerah terus menguat.

DPP PKB pun jadi sorotan menyikapi hal ini.

Saat Tribunnews berada di lokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, tampak mobil dari kakak Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, terparkir di lokasi.

Mobil tersebut mobil dinas, yakni mobil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Baca juga: Keluarga Gus Dur Didorong Gelar Muktamar Luar Biasa PKB

Halim keluar dari kantor DPP PKB menuju mobil.

Saat ditanya soal isu MLB PKB, Halim enggan menjawab.

"Jangan tanya soal PKB," kata Halim kepada Tribunnews, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Sejumlah Pengurus DPC PKB di Sumut Tetap Setia Pada Cak Imin

Kemudian, Tribunnews mencoba bertanya soal isu jual beli jabatan di Kemendes PDTT. Halim kemudian masuk ke mobilnya.

"Nanti lihat saja. Sudah enggak ada itu," tambahnya.

Diketahui, Sebelumnya, Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa.

Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum.

Sehingga AD/ART partai diubah. Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART.

Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan.

Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan.
Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.

Berita terkait gejolak di pkb