Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Reshuffle Kabinet

Pengamat: PAN Cukup Terbuka Gabung Koalisi Jokowi Jika Reshuffle Terjadi

Adi Prayitno mengatakan ada kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) dapat bergabung menjadi partai koalisi jika reshuffle kabinet dilakukan. 

Pengamat: PAN Cukup Terbuka Gabung Koalisi Jokowi Jika Reshuffle Terjadi
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Rakernas PAN ke IV di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, (9/8/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik,  Adi Prayitno mengatakan ada kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) dapat bergabung menjadi partai koalisi jika reshuffle kabinet dilakukan. 

Diketahui, isu reshuffle menguat pascausulan Presiden Joko Widodo perihal peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi disetujui DPR RI. 

"PAN cukup terbuka gabung koalisi jika ada resuffle jilid II. Sejak awal aura politik PAN memang ke Jokowi, hanya faksi Amien Rais saja yang berbeda," ujar Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021). 

Baca juga: Isu Reshuffle, Pengamat Prediksi Moeldoko Bakal Dicopot

Selain itu pada periode keduanya menjabat, kata Adi, Jokowi memiliki kekurangan yaitu kurang merangkul kalangan Muhammadiyah.

Karenanya merangkul PAN yang merupakan representasi Muhammadiyah bisa jadi opsi bagi Jokowi. 

"PAN relatif representasi muhammadiyah, apalagi kemendikbud-ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi," ungkapnya. 

Di sisi lain, dari isu reshuffle yang ada hanyalah kepastian bahwa Menristek tak ada lagi karena kementeriannya dihapus serta adanya pelantikan Menteri Investasi. 

Di luar itu, kata Adi, diibaratkan gelap gulita.

Sebab isu reshuffle ini sudah kerap muncul, namun baru benar-benar terjadi sekali yaitu Desember silam. 

Publik sendiri disebutnya sudah menduga-duga bahwa dihapuskannya kemenristek dan penambahan menteri investasi sebagai momen untuk reshuffle jilid kedua. 

"Hanya saja reshuffle terbatas untuk mengevaluasi menteri yang performa kinerjanya tak maksimal. Publik sudah banyak menyebut siapa menteri yg layak diganti. Termasuk kemungkinan parpol non pemerintah yang bakal dirangkul masuk koalisi Jokowi," jelasnya. 

"Kalau menggunakan parameter publik, sudah banyak rilis survei terkait menteri yang layak diganti. Tapi, reshuffle punya logika sendiri, terutama preferensi subjektif preisden yang tak bisa diganggu gugat. Jadi, reshuffle itu sangatt subjektif presiden, bukan ukuran publik," pungkas Adi. 

Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas