Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Setelah Demokrat, Kini Muncul Wacana KLB PKB, Posisi Cak Imin Terancam?

Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Setelah Demokrat, Kini Muncul Wacana KLB PKB, Posisi Cak Imin Terancam?
Tribunnews/Herudin
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (tengah) memberikan pembekalan kepada anggota DPR RI terpilih dari PKB, di Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014). Pembekalan yang diikuti oleh 47 anggota dewan terpilih tersebut bertujuan memberikan orientasi ideologi perjuangan dan landasan politik rahmatan lil alamin sebagaimana hasil Muktamar PKB tahun 2014. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghangat.

Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) PKB menyeruak ke publik.

Sejumlah petinggi PKB daerah klaim tak puas dengan kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

KLB pun menyeruak ke permukaan.

Wacana KLB  muncul tak lama setelah KLB Partai Demokrat.

Bagaimana nasib KLB atau muktamar luar biasa PKB? Akankah kandas seperti Demokrat.

Berikut liputannya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021) dari berbagai sumber:

Rekomendasi Untuk Anda

Pelanggaran AD/ART?

Munculnya KLB PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu.

Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Baca juga: Bukan Mobil Goyang, Warganet Heboh Becak Bergoyang hingga Akhirnya Viral

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Halaman 1/4
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas