TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar menteri yang layak diganti atau reshuffle versi lembaga survei IPO.

Isu reshuffle kabinet kembali kencang berhembus setelah DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dalam Rapat Paripurna, Jumat (9/4/2021) lalu.

Selain itu, DPR juga sepakat menggabungkan antara Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal ini ditambah pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle pada pekan ini.

"Saya yakini pekan ini. Kita tunggu saja sambil kita menunggu, karena apapun alasannya ini, kan, hak prerogatif Presiden," ujarnya, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Direktur Voxpol: Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Baca juga: Ali Ngabalin Sebut Dua Menteri Nomenklatur Baru Kemungkinan Diisi Pejabat Lama

Sejalan dengan isu tersebut, lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis daftar menteri layak digantikan.

Dikutip dari KompasTV, data tersebut dirilis berdasarkan survei yang digelar pada 10 Maret hingga awal April 2021.

Survei yang melibatkan 1.200 responden tersebut, memiliki tingkat akursi data 97 persen dan margin eror 2,5 persen.

Setidaknya, ada 15 nama menteria yang dianggap layak diganti.

Dua di antaranya adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

Selain keduanya, siapa 13 menteri lainnya?

Inilah daftar 15 menteri yang layak diganti versi lembaga survei IPO sebagaimana dirangkum Tribunnews.com.

1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (54,06%)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna berada di urutan pertama dalam daftar menteri yang patut diganti versi IPO.

Ini adalah kedua kalinya menteri asal PDI-Perjuangan ini masuk dalam daftar tersebut dari lembaga survei yang sama.

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (46%)

Menteri kedua yang layak diganti berdasarkan hasil survei adalah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah adalah menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia menggantikan koleganya separtai, Hanif Dhakiri yang menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) saat periode pertama Jokowi.

Wanita kelahiran Mojokerto ini juga pernah maju sebagai calon wakil gubernur bersama Sudirman Said dalam Pilkada Jawa Tengah 2018.

Namun, ia kalah oleh pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

3. Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali (41,2%)

Selanjutnya, ada nama Zainudin Amali yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Zainudin Amali berasal dari Partai Golkar dan pernah menduduki berbagai jabatan di DPR.

Dilihat dari rekam jejaknya, Zainudin Amali pernah beberapa kali diperiksa KPK terkait sejumlah kasus.

Salah satu di antaranya, seperti dikutip dari Kompas.com, adalah kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Zainudin Amali pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait kasus suap Akil pada 2013.

Dalam putusan kasus itu, Zainudin Amali disebut melakukan komunikasi dengan Akil untuk kepentingan sengketa Pilkada Jawa Timur.

Saat itu dia sedang menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur.

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo (34%)

Tjahjo Kumolo juga menjadi satu di antara menteri yang layak diganti versi survei IPO.

Politikus asal PDI-Perjuangan itu menjadi sosok yang dipertahankan Jokowi dalam periode keduanya.

Ia hanya berpindah kementerian.

Di era Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

5. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate (29%)

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Beberapa waktu lalu, Johnny G Plate menuai sorotan saat mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki (28,5%)

Nama menteri lain yang dilayak diganti adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki.

Sama seperti Yasonna Laoly dan Tjahjo Kumolo, Teten Masduki adalah menteri dari PDI-Perjuangan.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 2 September 2015.

Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Luhut Panjaitan.

Namun, Teten Masduki kena reshuffle dan mengakhiri jabatannya sebagai KSP pada 17 Januari 2018.

Jabatan Teten Masduki akhirnya diisi oleh Moeldoko hingga kini.

7. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (27%)

Nama menteri selanjutnya yang dianggap layak diganti adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul Yasin Limpo adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Partai NasDem.

Namun sebelum di Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo mengawali karier politiknya sebagai kader Partai Golkar.

Ia sempat hijrah ke PDI-Perjuangan selama dua tahun sebelum akhirnya kembali ke Golkar.

8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (23,8%)

Masih dari survei IPO, nama menteri lain yang dianggap layak diganti adalah Siti Nurbaya.

Dalam kabinet, ini adalah kali kedua Siti Nurbaya Bakar menjadi menteri.

Di periode pertama Jokowi, Siti Nurbaya menjabat sebagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugasnya pun kembali berlanjut saat Jokowi kembali jadi presiden untuk kedua kali.

9. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (19,3%)

Menteri sekaligus petinggi partai yang dianggap layak diganti adalah Airlangga Hartarto.

Ketua umum Partai Golkar tersebut saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian.

Ia adalah menteri petahana yang kembali dipanggil Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju.

Airlangga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Namanya sempat disorot lantaran memerintahkan secara mendadak kepada Kepala Bulog, Budi Waseso untuk mengimpor beras.

Padahal saat ini tengah memasuki masa panen raya pertama yang berlangsung sepanjang Maret-April 2021.

Isu mengenai impor beras sebanyak 1 juta ton ini pun mulai memberi tekanan terhadap harga gabah petani.

10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif (19%)

Selanjutnya, ada nama Arifin Tasrif yang dianggap layak diganti versis survei.

Sebelum menjabat sebagai menteri, Arifin Tasrif adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang.

Selain itu, ia tiga kali menjadi direktur utama di tiga BUMN, yaitu PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT Petrokimia Gresik.

11. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (15%)

I Gusti Ayu Bintang Darmawati adalah menteri perempuan ketiga di Kabinet Indonesia Maju yang dianggap layak diganti.

Penunjukan I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggantikan Yohana Yembise.

Gusti Ayu adalah politikus PDIP sekaligus istri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Diketahui, Gede Ngurah Puspayoga adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada periode pertama Jokowi jadi presiden.

12. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (12,1%)

Sofyan Djalil adalah satu di antara menteri petahana yang kembali diangkat jadi pembantu presiden.

Pria kelahiran Aceh ini tercatat beberapa kali menjadi menteri.

Pada masa pemerintahan SBY-JK, Sofyan Djalil pernah menduduki dua jabatan menteri.

Pertama Menteri Komunikasi dan Informatika dengan masa jabatan 21 Oktober 2004 hingga 9 Mei 2007.

Kedua, Menteri BUMN pada 9 Mei 2007 hingga 20 Oktober 2009.

Sementara pada masa pemerintahan Jokowi-JK, Sofyan Djalil kembali dipanggil jadi menteri.

Bahkan ia sudah tiga kali berganti pos.

Pertama, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan masa jabatan 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015.

Pada perombakan Kabinet Kerja, ia digantikan oleh Darmin Nasution.

Sofyan Djalil dipindah menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas masa jabatan 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.

Pada perombakan kabinet yang kedua, ia kembali digantikan oleh Bambang Brodjonegoro.

Sebagai gantinya, Sofyan Djalil diangkat jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.

13. Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (9,8%)

Luhut Binsar Pandjaitan juga masuk sebagai menteri yang dianggap layak diganti versi IPO.

Bahkan ia pernah masuk dalam daftar serupa, tapi versi lembaga lain.

Beberapa waktu lalu, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan setelah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Ia menggantikan posisi Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bagi Luhut, menjadi menteri ad interim atau menteri sementara sendiri bukanlah yang pertama kali.

Di era Jokowi, Luhut tercatat pernah lebih dari sekali menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) menteri.

14. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim (9,7%)

Nama yang juga kencang berhembus sekaligus disebut layak diganti adalah Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Selain itu, dari kacamata Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, Nadiem Makarim layak diganti karena kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial.

"Soal siapa yang akan menjadi menterinya hasil peleburan tersebut itu tergantung Jokowi."

"Namun Nadiem layak diganti, karena banyak kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial," kata dia.

15. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (9,1%)

Nama menteri terakhir yang dianggap layak diganti adalah Muhadjir Effendy.

Sebelum menjadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat itu, ia menggantikan Anies Baswedan yang kena reshuffle.

Muhadjir Effendy pernah menjadi sorotan karena melontarkan sejumlah pernyataan yang kontroversial.

Satu di antaranya saat ia mengusulkan adanya pernikahan antara yang kaya dengan yang miskin.

Ia juga pernah meminta para guru di Indonesia untuk tidak merasa khawatir meski pendapatannya sedikit karena mereka akan masuk ke dalam surga.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Vincentius Jyestha/Pravitri)

Berita terkait Resuffle Kabinet lainnya