Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Isu Reshuffle Tidak Berpengaruh Bagi Menkumham Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tidak terpengaruh atas wacana reshuffle kabinet.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Isu Reshuffle Tidak Berpengaruh Bagi Menkumham Yasonna Laoly
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkumham) Yasonna Laoly pada program penanaman 300 pohon di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly tidak terpengaruh atas wacana reshuffle kabinet.

Begitu juga dengan isu yang santer beberapa hari ini, bahwa Yasonna merupakan salah satu menteri yang paling layak direshuffle, itu dianggap hanya sebuah lelucon politik.

"Setahu saya pak menteri bekerja seperti biasa , tidak terpengaruh dengan wacana reshuffle kabinet, termasuk yang menyebut dirinya layak di reshuffle,"kata Staf Khusus Menkumham Yasonna H Laoly, Ian P Siagian kepada wartawan Kamis (15/4/2021).

Menurut Siagian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini sedang fokus mensosialisasikan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja ke semua pemangku kepentingan termasuk sektor swasta.

UU ini merupakan prioritas pemerintah, supaya semua kendala dalam hal peningkatan investasi bisa teratasi.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Ditengarai Hanya Mengisi Pos Kosong

Karena itu, menurut Siagian, Menteri  Yasonna tetap bekerja menjalankan tanggung jawabnya memimpin Kemenkumham ditengah wacana reshuffle kabinet.

"Pak Yasonna fokus pada tugas-tugasnya, kerja, kerja, kerja, tak ambil pusing karena namanya sering disebut menteri yang paling layak di reshuffle," ucap Siagian.

Berita Rekomendasi

Ia menegaskan, reshuffle atau perombakan kabinet adalah sesuatu yang biasa.

Lebih penting lagi reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, yang tak bisa diintervensi oleh siapa pun.

"Kita kan sama-sama tahu, yang punya wewenang menunjuk  atau memberhentikan seorang menteri adalah presiden. Jadi, semua menteri ini termasuk Menkumham tegak lurus dengan hak prerogatif tersebut," tegasnya.

Siagian menyayangkan adanya persepsi miring oleh sebagian masyarakat atas kinerja Menkumham Yasonna Laoly seperti yang dipublikasikan oleh lembaga survei.

Pandangan tersebut, kata dia, justru terbalik dan tak sesuai dengan kenyataan.

Sejak pertama kali ditunjuk sebagai Menkumham, Yasonna, kata Siagian, bergerak cepat melakukan pembenahan hingga mereformasi lingkungan Kemenkumham.

Sehingga banyak kemajuan terutama dalam fungsi pelayanan pada masyarakat.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas