Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Imbau Kepala Daerah Hindari Korupsi dan Tunaikan Janji-janji Politik

Mahfud juga meminta para kepala daerah turut mendukung dan mengimbau kepada masyarakat terkait kebijakan larangan mudik Lebaran.

Mahfud MD Imbau Kepala Daerah Hindari Korupsi dan Tunaikan Janji-janji Politik
Tim Humas Kemenko Polhukam
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat secara virtual pada Selasa (30/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengimbau agar Kepala Daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 menghindari korupsi.

Mahfud juga meminta mereka menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menunaikan janji-janji politiknya.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memberi arahan secara virtual kepada 184 kepada daerah hasil Pilkada serentak 2020 pada Rabu (14/4/2021).

"Para kepala daerah yang telah dilantik agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, menghindari korupsi, dan sedapat mungkin menunaikan janji-janji politiknya," kata Mahfud dalam keterangan Tim Humas Kemenko Polhukam, Rabu (14/4/2021).

Mahfud juga meminta Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam kebijakan pengamanan di wilayahnya.

Ia juga meminta mereka turut mendukung dan mengimbau kepada masyarakat terkait kebijakan larangan mudik Lebaran.

Baca juga: Usai Panggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun, Mahfud: Utang BLBI ke Negara Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud mengatakan kondisi daerah yang stabil juga sangat menentukan jalannya roda pemerintahan.

"Kita membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinergi sangatlah penting, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara Pusat dan Daerah mustahil diimplementasikan," kata Mahfud.

Mahfud juga meminta Pemerintah Daerah melakukan pengetatan dan penegakan protokol Kesehatan terutama selama bulan suci ramadan dan Idul Fitri tahun ini.

"Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada merupakan mandataris rakyat yang perlu kita jaga legitimasinya," kata Mahfud.

Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas