TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19,  Wiku Adisasmito mengatakan bahwa vaksin nusantara merupakan jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia.

Pernyataan Wiku tersebut merespon pertanyaan mengenai polemik vaksin Nusantara yang digagas Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Vaksin nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia," kata Wiku dalam Konferensi pers virtual,  Kamis  (15/4/2021).

Baca juga: Fakta-fakta Polemik Vaksin Nusantara: Diragukan Para Ahli, Disambut Baik Tokoh Politik

Wiku mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung pengembangan vaksin Covid-19 selama memenuhi kriteria.

Semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari Badan POM terutama dalam aspek keamanan, efikasi dan kelayakan.

"Diharapkan tim pengembang faksi nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan Badan POM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat segera terselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan POM belum memberikan lampu hijau terhadap vaksin Sel Dendritik atau yang dikenal vaksin Nusantara untuk melanjutkan proses uji klinik fase II.

Meski demikian, sejumlah anggota komisi IX DPR RI berkeinginan menjadi relawan vaksin Covid-19 besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Sorotan bermunculan, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban.

Ia menilai, vaksin Nusantara sulit mendapat kepercayaan ahli maupun masyarakat.

Terlebih, sikap peneliti dibaliknya memiliki kesan memaksakan pengembangan vaksin yang digadang-gadang buatan anak negeri ini.

Hal itu diungkapnya dalam akun Twitter @ProfesorZubairi yang dikutip Tribunnews.com, Kamis (15/4/2021).

"Tanpa bermaksud tendensius, saya ingin pihak Vaksin Nusantara menjelaskan kepada publik, kenapa tetap ingin melaksanakan uji klinis fase dua," jelasnya.

"Padahal BPOM belum keluarkan izin untuk itu. Relawannya pun DPR, yang sebenarnya sudah menjalani vaksinasi kan? Ini benar-benar ganjil," tambah Zubairi.

Ia berharap, peneliti dapat membuka ruang penjelasan terhadap publik maupun lembaga terkait menyoal vaksin ini.

"Bagi saya, tidak ada yang lebih penting selain evidence based medicine (EBM). Kalau uji klinis fase dua ini dilakukan tanpa izin BPOM, rasanya kok seperti memaksakan ya," harap dia.