Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Ada Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat: Presiden Jokowi Harus Ada Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

"Presiden untuk melakukan reshuffle sudah harus pegang data survei soal kementerian yang berkinerja baik, sebagai alat ukur atau pedoman sebelum melakukan reshuffle," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

Pangi mengungkapkan jangan sampai Presiden Jokowi memutuskan perombakan berdasar pada tingkat populisme para menteri.

"Jangan sampai menteri yang selama ini kinerjanya bagus tapi karena kurang populis justru kena reshuffle."

"Sebaliknya yang kinerjanya tidak terukur, kerjanya menteri tersebut tidak nyata kerjanya namun karena populis, media frendly, selalu tampil di media, selamat dari reshuffle," ungkapnya.

Analis Politik Sekaligus Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago
Analis Politik Sekaligus Direktur Esksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago (Istimewa)

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, PKS: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Sudah Periode ke-2

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru

Presiden Jokowi, lanjut Pangi, semestinya tidak mendasari keputusan perombakan kabinet berdasar sharing power atau pembagian kekuasaan.

Berita Rekomendasi

"Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi, itu artinya presiden bisa saja reshuffle menteri dari parpol (partai politik) kalau memang kinerjanya buruk," ungkap Pangi.

Kinerja kementerian, ungkap Pangi, dapat dilihat dari berbagai survei yang bisa menjadi bahan evaluasi.

"Sejauh mana kepuasaan publik terhadap kementerian, terhadap menteri yang kinerjanya dianggap bagus dan tidak memuaskan publik."

"Reshuffle harus ada alat ukur yang jelas tidak boleh berdasarkan asumsi apalagi like or dislike atau hanya karena komunikasinya kurang bagus, atau kurang kinerja dan prestasinya di tampilkan ke media, kurang di promosikan ke TV sehingga dianggap tidak bekerja," ujarnya.

"Jangan-jangan ada menteri yang kerjanya senyap tapi bagus dan terukur apa yang sudah mereka lakukan," imbuh Pangi.

Adapun menurut Pangi, menteri yang akan di-reshuffle ialah menteri yang selama ini dianggap tidak mampu mengatasi masalah di kementerian tersebut.

"Mengurai problem fundamental di kementerian tersebut dari level hulu sampai level hilir," ungkapnya.

Baca juga: FAKTA Reshuffle Kabinet Jokowi: Wapres Sudah Diajak Bicara, Daftar Menteri hingga Kata Pengamat

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas