TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Vaksin Nusantara terus mendapatkan dukungan, termasuk dari anggota DPR RI.

Hanya hingga saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih belum memberikan ijin uji klinis fase II. 

Terkait hal itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan partainya mendukung penggunaan vaksin Nusantara. 

Namun, Syaikhu menyebut penggunaan vaksin itu tak dipermasalahkan asalkan telah lolos uji klinis dan berbagai persyaratan lainnya. 

Baca juga: Ini Alasan Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara

"Jadi sepanjang vaksin itu memang sudah melalui uji klinis yang memadai secara ini dan layak, saya sepakat justru harus diutamakan vaksin yang milik kita sendiri," ujar Syaikhu, ditemui di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang No.82, Jakarta Selatan, Rabu (14/4/2021). 

"Asal tadi persyaratannya sudah lolos uji klinis dan sebagainya, sudah clear lah itu," imbuhnya. 

Meski kebutuhan vaksin di Indonesia mendesak setelah terjadinya embargo di India yang membuat vaksin tak bisa masuk, Syaikhu menegaskan keamanan masyarakat lah yang terutama. 

Menurutnya ketika vaksin Nusantara belum dinyatakan teruji dan memiliki resiko, tentu akan lebih baik tidak digunakan dahulu. 

Baca juga: Gatot Nurmantyo Ikut Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Nusantara

Baca juga: Dipimpin Dasco, Sejumlah Anggota DPR Jalani Proses Vaksinasi Vaksin Nusantara di RSPAD

"Kalau memang masih belum teruji dan kemudian juga ada berisiko, saya kira harus dipertimbangkan (tidak digunakan)," jelasnya. 

"Tapi kalau seandainya tadi sudah clear semua, kecuali tadi untuk pengujian sample tertentu nggak masif ya itu mungkin masih memungkinkan," tandasnya.