TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Muhammad Imanuddin mengatakan inovasi tata kelola aparatur sipil negara (ASN) dapat mempercepat pemulihan pandemi Covid-19.

Menurutnya, mempercepat pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat penting di masa saat ini.

"Jabatan fungsional harus diperkuat dan dikonsolidasikan, terutama pada bagian penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis kelembagaannya," kata Imanuddin dalam webinar bertajuk Diskusi Kebijakan: Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Katadata, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dinilai Bisa Dorong Pemulihan UMKM

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitra ekosistem pengetahuan untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi guna mengatasi tantangan pembangunan yang lebih besar dalam beberapa dekade mendatang melalui pengetahuan dan inovasi.

“Webinar ini juga melibatkan lembaga riset kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar pejabat fungsional. Knowledge-to-policy tidak hanya penting untuk pemulihan pandemi COVID-19, tetapi juga sejalan dengan Visi Indonesia Maju yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis birokrasi," lanjutnya.

Baca juga: Reformasi Birokrasi ASN di Daerah Diperluas, Naik Pangkat Tiap 2 Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Pada 2019, Presiden RI Joko Widodo memberikan mandat untuk penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. 

Penyederhanaan birokrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional guna mendukung kinerja pemerintah.

Peran negara dalam memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi di Indonesia sangat penting dalam mewujudkan Visi 2045. 

Baca juga: Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, Sosok Menteri Sebaiknya yang Paham Pendidikan

Dia juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan yang efektif dalam birokrasi untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia yang berwawasan pengetahuan.

“Konsolidasi jabatan fungsional ASN sebagai wadah pemikir dan kerjasamanya dengan jabatan struktural, serta kerjasama dengan elemen non-pemerintah diperlukan. Salah satu upaya implementasi yang dilakukan adalah tranformasi proses bisnis pemerintah yang menuju digitalisasi," sambung dia.

KemenPANRB terus mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas ASN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk seluruh aspek ekosistem pengetahuan dan inovasi (produsen, pengguna, pemampu, perantara).

Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Prahesti Pandanwangi mengatakan, penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi ini tidak lepas dengan peran Bappenas sebagai clearing house untuk memastikan kebijakan yang berbasis bukti dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

“Clearing house di sini mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden untuk melihat konsistensi rencana strategi dari kementerian yang tertuang pada RPJMN. Bappenas bekerja sama dengan KL lain untuk melakukan sinergi agar perencanaan serta penganggaran dapat berjalan dengan baik”, kata Prahesti.