Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kementerian Kominfo: 7 Konten di Akun Youtube Jozeph Paul Zhang Telah Diblokir

Kementerian Kominfo terus melakukan patroli siber untuk menemukan konten-konten yang berisi ujaran kebencian Jozeph Paul Zhang.

Penulis: Reza Deni
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kementerian Kominfo: 7 Konten di Akun Youtube Jozeph Paul Zhang Telah Diblokir
YouTube/Jozeph Paul Zhang
YouTuber Jozeph Paul Zhang 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan telah melakukan beberapa langkah cepat menyikapi kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Jozeph Paul Zhang.

Jozeph Paul Zhang mengungkapkan ujaran kebencian tersebut melalui sebuah konten yang diunggah ke akun Youtube.

"Kemkominfo telah mengirimkan permintaan blokir terhadap 7 konten di Youtube yang berisi ujaran kebencian tersebut, termasuk 1 konten berjudul “Puasa Lalim Islam” di akun milik Paul Zhang," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (20/4/2021).

Ditambahkan Dedy, sehari setelahnya atau pada Senin (19/4/ 2021) kemarin, 7 konten di Youtube tersebut telah diblokir dan tidak dapat diakses lagi warganet.

Baca juga: Profil Jozeph Paul Zhang, Tersangka Penodaan Agama yang Mengaku sebagai Nabi ke-26

"Kementerian Kominfo terus melakukan patroli siber untuk menemukan konten-konten yang berisi ujaran kebencian Jozeph Paul Zhang dan akan segera memproses dengan tindakan blokir jika masih ditemukan," tambah Dedy.

Adapun Dedy menambahkan, dari sisi Undang-Undang ITE, tindakan yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A.

Berita Rekomendasi

Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

"Terkait dengan keberadaan yang bersangkutan yang diduga berada di luar negeri, perlu ditekankan bahwa UU ITE menerapkan asas extrateritorial di mana Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia; yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia; dan merugikan kepentingan Indonesia," tambahnya.

Baca juga: Ajukan Red Notice, Polri Bakal Jemput Jozeph Paul Zhang di Jerman

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan terus menjaga perdamain baik di ruang fisik maupun ruang digital," ujar Dedy.

Diketahui, tersangka kasus penodaan agama Jozeph Paul Zhang terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara usai viral mengaku sebagai nabi ke-26 di akun YouTubenya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE.

"Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka yaitu pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan ancaman 5 tahun penjara," kata Ahmad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Jozeph Zhang Yang Mengaku Nabi ke-26 Terancam 5 Tahun Penjara

Hingga saat ini, kata Ahmad, pihaknya masih tengah terus mencari keberadaan pelaku yang berada di Jerman. Polri juga telah berkoordinasi dengan KBRI di Berlin.

Sebaliknya, aparat kepolisian telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Jozeph Paul Zhang.
Nantinya, Polri baru mengajukan penerbitan red notice kepada interpol.

"Tentunya sudah ada koordinasi antara atase Polri di KBRI Berlin dengan kepolisian setempat, tentunya harus ada dasar. Dasar itu lebih dikuatkan nanti dengan adanya red notice. Jadi sejauh ini koordinasi untuk komunikasi untuk melokalisir," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas