TRIBUNNEWS.COM - Nama Ahmad Heryawan alias Aher tiba-tiba disebut dalam sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh terdakwa Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada  Senin (19/4/2021), pria yang disapa Habib Rizieq itu mengatakan, Aher ikut berperan dalam pembangunan Pondok Pesantren Argokultural Markaz Syariah miliknya di Megamendung, Bogor.

Rizieq mengaku mendapat rekomendasi pembangunan ponpes dari para pemangku saat itu, termasuk Aher yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat.

"Supaya diketahui oleh Pak Camat bahwa Markas Syariah pesantren didirikan dari 2013 dan kami sering silaturahmi dengan camat yang lama sebelum bapak bertugas karena Pak Camat bertugas 2019 dan 2020 sudah pandemi," kata Rizieq.

"Kemudian perlu diketahui Pak Camat, kami tidak berani bangun pesantren tanpa izin dari Pak Camat (sebelumnya) dan rekomendasi dari camat lama."

"Bahkan dari pak bupati yang dulu Pak Rahmat Yassin sebelum Ibu Ade Yassin, kami juga dapat rekomendasi dari Gubernur Ahmad Heryawan," lanjutnya.

Lantas siapa profil Ahmad Heryawan alias Aher dan bagaimana sepak terjangnya?

Baca juga: Rizieq: Tidak Ada Urusan Kerumunan Masyarakat dengan Tanggung Jawab Saya Selaku Pemilik Ponpes

Biodata

Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher adalah pria kelahiran Sukabumi, 19 Juni 1966.

Ia mengenyam pendidikan di bangku SD Negeri Selaawi dan lulus pada 1980, lalu SMP Negeri Sukaraja (lulus 1983), dan 
SMA Negeri 3 Sukabumi (lulus 1986).

Dalam laman Humas Pemprov Jabar, Aher melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dan lulus tahun 1992.

Program lanjutan atau pascasarjana ia habiskan di IPB Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan pada 2014.

Mengutip dari pemberitaan Tribunnews.com, Ahmad Heryawan mendapat gelar doktor di Bidang Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran saat menjadi gubernur.

Kelulusan dengan predikat cum laude pun didapatnya setelah menjalani Sidang Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran, Rabu (9/5/2018).

Judul disertasi yang dikerjakan Gubernur yang akrab disapa Aher ini adalah "Model Keberlanjutan Bisnis Di Daerah Aliran Sungai Citarum, Indonesia".

Dalam sidang yang dihadiri ratusan tokoh masyarakat dan akademisi tersebut, Aher mempertahankan disertasinya dengan menjawab semua pertanyaan tim promotor dan profesor lainnya.

Aher pun menyatakan terima kasihnya kepada tim promotor, para profesor dan guru besar, serta Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad yang telah membimbingnya dalam menyelesaikan studi doktor tersebut.

Selama kuliah 2 tahun 3 bulan, kata Aher, dirinya didorong bukan hanya meraih nilai akademis yang baik.

Namun juga untuk menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang mendapat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Saya bisa buktikan sekarang, pada 2008 IPM Jabar peringkat 16, di bawah provinsi besar seperti Jateng dan Jatim."

"Dan kini jadi ranking 10, melampaui Jateng dan Jatim," kata Aher dalam sambutannya seusai pemberian surat tanda gelar doktor.

Aher menjalani wisuda pada Agustus 2018.

Ia telah resmi dinyatakan menyandang gelar doktor.

"Silakan ganti nama di kartu nama, ditambah gelar," kata Rektor Unpad.

Baca juga: Rizieq Khawatir Pendirian Saksi yang Mengungkap Secara Jujur Dimanfaatkan Pihak Lain Membuat Intrik

Pendidikan

- SD Negeri Selaawi lulus tahun 1980

- SMP Negeri Sukaraja lulus tahun 1983

- SMA Negeri 3 Sukabumi lulus tahun 1986

- Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) lulus dengan Gelar Lc. (Licence) dengan nilai sangat baik pada tahun 1992.

- S2, IPB Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan pada 2014

Penghargaan dari Perguruan Tinggi

- Ganesa Prajamanggala Bakti Adi Utama, dari Institut Teknologi Bandung, Tahun 2011, atas jasa dan pengabdian dalam pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Jawa Barat.

- Most Distinguished Planning Innovation Award for Metropolitan Development, dari Institut Teknologi Bandung, Tahun 2013, atas inisiatif dan inovasi untuk pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

- Padjadjaran Utama, dari Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2013, atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa dalam mendorong dan mengembangkan sumber daya manusia untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.

- Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)dari Youngsan University, Busan, Korea Selatan.

- Doctor Honoris Causa dalam Bidang Ketatanegaraan Islam (Siyasah Syaríyyah) dari Universitas Islam Nasional (UIN) Bandung.

Penghargaan Nasional

- Menerima 172 Penghargaan Tingkat Nasional dari Berbagai Kementerian dan Lembaga, dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat pada kurun waktu Juni 2008 – Desember 2014, termasuk 4 (empat) Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia.

- Anugerah Tokoh Perubahan 2011 dari Harian Umum Republika.

Riwayat Pekerjaan

Selepas lulus dari bangku kuliah, Ahmad Heryawan mulai meniti karier sebagai pengajar dan mubaligh.

Ia aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi, antara lain: Pengajar Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab dan Syariah, di Lembaga Dakwah Al-Hikmah Jakarta 1992-1994

Pengajar Fakultas Usuludin di Universitas Ibnu Khlaldun Bogor 1994-1996

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 1999-2008, dan Gubernur Jawa Barat 2008 sampai 2018.

Riwayat Organisasi

- Ketua Majelis Pemuda PP PUI 1991-1999

- Ketua PP PUI Bidang Kepemudaan 1999-2004

- Ketua Umum PP PUI 2009 sampai sekarang

- Ketua Majelis Syuro PP PUI 2006 sampai sekarang

- Ketua Dewan Pendiri Yayasan Empati Bersama 2006 sampai sekarang

- Ketua Dewan Pembina Yayasan Empati Sesama 2005 sampai sekarang

- Ketua Dewan Pengawas Yayasan Insan Madina 2005 sampai sekarang

- Anggota Dewan Pembina GOKASI DKI Jakarta 2006 sampai sekaran

- Anggota Kaukus Lingkungan 1999-2004

- Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta 2004-200

- Koordinator Panitia Anggaran DPRD DKI Jakarta 2004-200

- Anggota Majelis Wali Amanah Institut Pertanian Bogor (IPB) 2004-2008

- Anggota Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung (ITB) 2008 sampai sekarang

- Anggota Majelis Wali Amanah Universitas Pendidikan Indonesia 2008 sampai sekarang

- Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat 2008 sampai sekarang

- Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat 2008 sampai sekarang

- Ketua Dewan Penasehat KONI Jawa Barat 2008 sampai sekarang

- Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia Provinsi Jabar 2011 sampai sekarang

- Ketua Komunitas Intelejen Daerah Jawa Barat 2011-2014

- Ketua Umum DHD Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Jawa Barat 2013 sampai sekarang

- Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Bidang Pembinaan Kepemimpinan Daerah 2013 sampai sekarang

- Anggota Majelis Syuro PKS, 1999 sampai sekarang

Karier Politik

Karier Ahmad Heryawan di dunia politik berawal dengan bergabungnya bersama Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera).

Ahmad Heryawan terpilih menjadi salah satu anggota legislatif Provinsi DKI Jakarta pada 1999

Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2004-2009.

Pada 2008 terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dan terpilih kembali sebagai Gubernur Jawa Barat untuk masa bakti 2013-2018.

Dikenang di Kota Chongqing, China

Tribunnews pada 2018 pernah memberitakan, nama Ahmad Heryawan masih melekat di ingatan sejumlah orang di Kota Chongqing, China.

Pada Mei 2018, Ahmad Heryawan berkunjung ke wilayah tersebut dan menjalin kesepakatan menjadikan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Chongqing sebagai dua provinsi bersaudara.

"Kami dan Provisi Jawa Barat sepakat menjadi dua provinsi bersaudara," ujar Tan Wen, Deputi Direktur Jenderal Kantor Urusan Luar Negeri Provinsi Chongqin, Jumat (1/10/2018).

Bukan hanya Tan Wen saja yang mengingat nama Ahmad Heryawan, tetapi juga petugas Chongqing Planning Exhibition.

"Mr Ahmad Heryawan pernah berkunjung ke sini," ujar petugas tersebut.

Chongqing Planning Exhibition memang pantas dikunjungi karena di lokasi tersebut tersaji presentasi secara digital mengenai road map Provinsi Chongqing.

Pemerintah Kota Chongqing pernah berkunjung ke Bandung, Agustus 2018 lalu, dan menandatangani kesepakatan mengenai pariwisata.

Meski menjadi provinsi bersaudara dengan Jawa Barat, belum ada penerbangan langsung dari Chongqing ke Indonesia pergi pulang.

"Bandara internasional sudah ada di Chongqing, namun belum ada yang direct ke Indonesia, harus lewat Beijing atau Guangzhou," kata Tan Wen.

Ia menyebut setiap tahun Pemerintah Provinsi Chongqing mengirim 15 guru untuk melakukan studi banding ke Bali.

"Kami juga punya kerja sama dengan sebuah Universitas Widya Kartika di Surabaya, Jawa Timur, terkait dengan pelajaran bahasa Mandarin," ujar Tan Wen.

Di Provinsi Chongqing tercatat ada sekira 400 mahasiswa asal Indonesia.

"Kami juga bekerja sama dengan Universitas Taruma Negara, Jakarta," tambahnya.

Kedutaan Besar China di Indonesia mengajak sejumlah cendekiawan dan jurnalis berkunjung ke Provinsi Guangzi dan Chongqing, 30 Oktober-3 November 2018.

Para cendekiawan yang ikut dalam rombongan yaitu:

1. Prof AA Banyu Perwita PhD dari President University.

2. Dr Ganewati Wuryandari, Kepala Pusat Riset Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

3. Dr Asra Virgianita, Wakil Ketua Pusat Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

4. Windy Dermawan, Kepala Pusat Studi ASEAN Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dikaitkan akan Maju Capres/Cawapres pada 2019

Pernah diberitakan Tribunnews.com, pada 2019, Ahmad Heryawan dikaitkan menjadi bakal calon presiden atau wakil presiden dari PKS.

Setelah berkunjung ke Solo, Semarang, Rembang dan Tuban, Ahmad Heryawan secara giliran menggelar road show ke Kabupaten Sidoarjo.

"Saya bertemu berbagai teman, sahabat, dan tokoh dalam berbagai kunjungan itu. Intinya untuk silaturahmi," jawab Aher, Jumat (13/7/2018) petang.

Dia menyebut, dalam silaturahmi dengan berbagai kalangan dan para tokoh kali ini pihaknya merasa lebih bebas dibanding saat masih menjabat sebagai gubernur.

"Melakukan diskusi skala kecil maupun besar, sekarang lebih leluasa. Waktunya juga lebih lama dan tidak terikat," sambung dia.

Saat itu ditanya tentang penggalangan dukungan dan potensinya menjadi capres atau cawapres, Aher mengaku menyerahkannya ke partai.

Yang jelas, dia menyebut bahwa saat itu dirinya adalah satu dari sembilan bacapres bacawapres yang diusung PKS.

"Tentu saya ikut mekanisme. Sekarang ini masih dalam proses pengerucutan, dari sembilan menjadi satu. Saya mengalir saja, dan sejauh ini tidak ada masalah atau hambatan apa-apa. Lancar-lancar saja," selorohnya.

Apakah nanti dirinya dicalonkan sebagai capres atau sebagai cawapres, Aher juga mengaku pasrah ke partai.

Demikian halnya jika jadi cawapres, bakal mendampingi Prabowo, Jokowi atau siapa, dia pun bakal menerima keputusan partai yang mengusungnya.

"Tentu koordinasi dan komunikasi terus terjalin. Saya akan mengikuti instruksi pimpinan, termasuk dalam menjalani komunikasi dengan berbagai pihak guna menentukan koalisi (dalam pilpres mendatang)," urai dia.

Sekarang ini, Aher mengajak para pihak untuk bersabar menunggu proses politik yang berlangsung.

Utamanya dalam tahap pengerucutan dari sembilan menjadi satu nama bakal calon yang diusung PKS.

Termasuk menunggu keputusan untuk berkoalisi dengan pihak mana dalam Pilpres 2019.

Pernah Mengaku Siap Jadi Wakil Prabowo

Berita Tribunnews.com lainnya pada 2018 mengabarkan, Ahmad Heryawan mengaku siap bila ditunjuk sebagai cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Aher yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu dari sembilan nama yang diajukan PKS sebagai syarat koalisi kepada Gerindra.

"Kalau disuruh, harus siap. Kalau engga disuruh juga harus siap," ujar Aher setelah menghadiri acara Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional yang diadakan GNPF di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (27/7/2018) malam.

Pria kelahiran 19 Juni 1966 itu pun berharap pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode dapat menjadi modal baginya, terutama untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Mudah-mudahan, kalau nanti didorong, diberi amanat, jadi perbaikan besar untuk Indonesia masa depan," tutur Aher.

Namun demikian, Aher mengatakan tetap menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Syuro.

"Di PKS kan disuruh menjadi satu, kemudian diperbincangkan dengan koalisi," katanya.

Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan sembilan nama kepada calon koalisinya, Partai Gerindra, sebagai syarat koalisi.

Namun saat itu belum diputuskan siapa satu dari sembilan nama yang akan mendampingi Prabowo.

Pernah Diajukan untuk Dampingi Anies

Masih dari berita arsip Tribunnews.com pada 2018, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (PKS Jabar) Nur Suprianto mengaku bangga, ada kader PKS Ahmad Heryawan (Aher), yang diajukan untuk menjadi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta menggantikan posisi Sandiaga Salahuddin Uno yang menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Menanggapi hal itu, Nur Suprianto belum dapat berkomentar banyak.

Ia mengatakan hal itu nantinya akan diputuskan oleh DPP PKS.

Ia pun akan menerima apa pun keputusan DPP PKS terkait sosok pengganti Sandiaga.

"Saya bangga Kang Aher bisa memimpin di DKI karena beliau kader PKS Jabar. Di budaya PKS siap ditempatkan di mana saja," ujar Nur, saat dihubungi Tribunjabar.id, melalui ponselnya, Selasa (14/8/2018).

Menanggapi dinamika tersebut, secara prinsip PKS Jabar telah menyodorkan nama Kang Aher sebagai pendamping Anies Baswedan. Sehingga menunggu hasil keputusan lebih lanjut kedepannya.

"Yang paling utama dalam hal ini kembali ke gubernur Pak Anies Baswedan. Nanti juga akan dibawa ke DPRD," ujar Nur.

Nur menuturkan pihak DPP PKS terus melakukan diskusi secara intens tentang nama yang diajukan oleh PKS tersebut menjadi pemimpin nomor dua di Ibukota negara tersebut.

"DPP PKS juga tengah mempertimbangkan setelah Kang Aher sebagai gubernur kini menjadi cawagub DKI. Pada dasarnya Kang Aher selalu siap," katanya.

Namun, disodorkannya nama Ahmad Heryawan terganjal oleh aturan.

Heryawan yang sudah dua kali menjabat Gubernur Jabawa Barat, tidak bisa mengisi jabatan yang lebih rendah dari jabatan sebelumnya.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Di Pasal 7 ayat (2) huruf o diatur, calon kepala daerah belum pernah menjabat gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/wali kota untuk calon wakil bupati/calon wakil wali kota pada daerah yang sama.

Artinya, kepala daerah tak boleh turun jabatan menjadi wakil kepala daerah.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Rizki Sandi Saputra, Chaerul Umam, Febby Mahendra)(Tribun Jabar/ M Syarif Abdussalam, Ery Chandra)