RIBUNNEWS.COM – BPJS Kesehatan dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI terus upayakan akurasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat dari unsur TNI beserta keluarga serta pegawai di lingkungan Kemhan RI.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan khususnya bagi anggota TNI yang merupakan garda terdepan NKRI.

BPJS Kesehatan dan Kemhan teken kesepakatan bersama yang masing-masing ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subiakto, Rabu (21/4/2021).

“Kita tahu anggota TNI memiliki mobilitas serta risiko kesehatan dan keselamatan jiwa yang tinggi, sehingga sudah seharusnya perlindungan atas layanan kesehatan bagi anggota TNI menjadi perhatian bagi BPJS Kesehatan. Dengan data kepesertaan yang akurat tentu pelayanan yang akan didapatkan tidak akan terhambat,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang dilaksanakan dengan Kementerian Pertahanan adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, kepesertaan serta kerahasiaan data dan informasi.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga senantiasa mendorong agar kualitas layanan kesehatan di faskes milik Kemhan-TNI terus dioptimalkan sesuai dengan standar kualitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

"Di era JKN-KIS, pemanfaatan fasilitas kesehatan milik Kemhan-TNI nyatanya telah memberikan kontribusi dalam optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dari data yang dirangkum BPJS Kesehatan pada tahun 2018-2020, peserta dengan segmen non-anggota TNI mendominasi kunjungan di faskes milik Kemhan-TNI dengan proporsi sebesar 73% dan jumlah pemanfaatan layanan sebanyak 12,9 juta kasus. Kami sangat mengapresiasi hal ini," ujar Ali Ghufron. 

Adapun penandatanganan kesepakatan bersama ini, diharapkan menjadi dasar masing-masing pihak untuk berkoordinasi dalam penyusunan pedoman kerja dan perjanjian kerjasama baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan teknis pelaksanaan pembaruan data TNI dan upaya pemenuhan kredensialing faskes milik Kemhan-TNI dapat segera diimplementasikan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno.

“Ke depan kami mengusulkan ada pengembangan integrasi data kepesertaan JKN dengan Kementerian Pertahanan melalui web service, sehingga memungkinkan dilakukan pendaftaran dan pemutakhiran data kepesertaan secara real time. Melalui integrasi tersebut, pengelola (PIC) data prajurit dan ASN Kemhan dapat mengakses dashboard untuk melihat profil kepesertaan prajurit dan ASN Kemhan dalam program JKN KIS,” kata Mundiharno.

Saat ini, jumlah FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan milik Kemhan-TNI adalah 633 FKTP (proporsi 3% dari total keseluruhan FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan) sedangkan jumlah FKRTL kerja sama milik Kemhan-TNI adalah 107 FKRTL (proporsi 4% dari total keseluruhan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan). Sementara itu, untuk peserta TNI beserta keluarganya yang terdaftar sebanyak 1.454.085 jiwa.

.