TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet.

Sebaiknya ada penegasan tidak ada kocok ulang kabinet kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya  menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," kata Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Jubir Presiden Ungkap Tak Ada Pernyataan atau Arahan Jokowi Terkait Reshuffle Kabinet

Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.

Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek.

Baca juga: Bergulir Isu Reshuffle Kabinet, Nadiem Makarim Bertemu Megawati, Ada Apa?

Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle.

Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik.

Karena itu lah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.

Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.

"Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," ujarnya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Lirik Putra Daerah Maluku

Lebih lanjut dikatakan Dedy, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.

Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden.

Ia menegaskan, pergantian menteri itu bukan solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja.

"Contoh konkret itu  seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah," ucapnya.

Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya.

Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya  tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan presiden.