PSI Minta KLHK Revisi Target Emisi Nol
Dimana Global Climate Risk Index 2021 menempatkan Indonesia dalam rangking 3 dunia untuk resiko bencana.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkungan Hidup Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mikhail Gorbachev Dom mengajak pemerintah, sektor swasta dan masyarakat berkontemplasi soal bumi Indonesia yang sedang sakit dan kaitannya dengan kebijakan iklim di Indonesia dalam hal ini Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience Indonesia (LTS LCCR) dan Nationally Determined Contribution (NDC).
Mikhail Gorbachev Dom menyampaikan hal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada Kamis (22/4/2021) hari ini.
Gorba, panggilan akrabnya menyoroti tiga hal.
Pertama, dia mengajak publik tidak lagi memandang bencana akibat iklim sebagai bencana yang memiliki penyebab tunggal, dimana banjir besar di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir, badai Seroja yang baru saja mengamuk di NTT bukan hanya akibat dari curah hujan ekstrim, tapi juga imbas dari kebijakan energi kita.
Baca juga: Ciri-ciri Planet dalam Tata Surya dan 6 Lapisan Atmosfer Pembentuk Bumi
Yakni kebijakan kehutanan kita, kebijakan industri kita, kebijakan transportasi serta pola hidup kita, pemilihan alat transport, perilaku penggunaan listrik, bahkan sampah yang kita timbulkan.
"Cuaca ekstrim tidak datang tiba-tiba, tapi itu akibat dari apa yang kita semua lakukan. Indonesia kini sedang dalam kondisi darurat iklim," ucap Gorba.
Dimana Global Climate Risk Index 2021 menempatkan Indonesia dalam rangking 3 dunia untuk resiko bencana.
Karena itu, menurut Gorba, sangat tidak layak KLHK mengeluarkan target 2070 untuk Indonesia nol emisi dalam LTS LCCR Indonesia.
Kata dia, Indonesia harusnya mengeluarkan usaha ekstra untuk bersama sama dengan negara lain di dunia mengusahakan emisi nol di 2050 sebab ini adalah situasi darurat iklim, harus ada sense of urgency atau rasa darurat di sana.
Meski begitu Gorba mengapresiasi bahwa dalam dokumen NDC yang akan segera dikeluarkan strategi adaptasinya dibuat lebih konkret oleh KLHK.
Gorba juga mengingatkan bahwa bencana akibat krisis iklim akan membuat usaha pembangunan di Indonesia sangat tidak stabil seperti membangun istana pasir di pinggir pantai, yang dapat sangat mudah dihancurkan gelombang laut, setiap saat pembangunan kita dapat terhenti atau bahkan hancur karena bencana iklim.
Maka dari itu strategi pembangunan ekonomi harus selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, dimana perhitungan return on investment dari proyek pembangunan harus menghitung biaya kerusakan lingkungan dan dampak sosial serta kesehatan masyarakat.
Strategi ini sering disebut ekonomi hijau yang nantinya diikuti oleh sektor tenaga kerja hijau atau green jobs yang sangat penting menurut Gorba karena berkaitan erat dengan usaha mengelola bonus demografi Indonesia.
Terakhir, Gorba mengajak semua pihak, terutama kader PSI untuk mengedepankan solidaritas pada korban bencana iklim, saudara saudara kita yang mengungsi karena bencana iklim harus mendapatkan penanganan terbaik.
"Karena itu seluruh pengurus PSI se-Indonesia harus terdepan saat masyarakat berhadapan dengan bencana," katanya.
Gorba juga mengajak para anggota legislatif PSI untuk memikirkan soal proteksi sosial terkait bencana iklim, skema skema asuransi gagal panen akibat banjir ataupun kekeringan yang ke depan masih akan mengancam masyarakat.
"Anggota legislatif PSI dimanapun di Indonesia harus mendorong kebijakan anggaran yang pro terhadap korban bencana," ujarnya.
Ia percaya bahwa anak muda adalah kunci perubahan menuju bumi Indonesia yang lestari dan aman dari bencana iklim.